[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdbfe855-efcc-4413-b2c9-42779ed348d0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-12-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangli","place_of_enactment","Bangli","theme","Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2011/NO.9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);\r\nb. bahwa agar sistem akuntabilitas dimaksud berjalan dengan baik, dan pembangunan Kabupaten Bangli terlaksana dengan baik dan berkesinambungan/berkelanjutan perlu adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015; \r\nc. bahwa dalam rangka menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah diperlukan dokumen perencanaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; \r\nd. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan garis-garis besar kebijakan pembangunan daerah perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penentu arah, sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun; \r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015;\r\n \n 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;\r\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;\r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;\r\n6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;\r\n7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;\r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;\r\n10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;\r\n11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;\r\n12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;\r\n22. Kepmendari No. 050-188/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD);\r\n23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;\r\n24.Peraturan Presiden Nonor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010- 2015;\r\n25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2008-2013;\r\n26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029;\r\n27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor ... Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Bangli Tahun 2005-2025.\r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II KEDUDUKAN \r\nBAB III SISTEMATIKA RPJM DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2010-2015\r\nBAB IV KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2011. \n 6 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015.

Latar Belakang dan Tujuan:

RPJMD ini diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta untuk memastikan pembangunan Kabupaten Bangli terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. RPJMD ini juga bertujuan untuk menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah.

Ketentuan Substansial:

RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015 disusun berdasarkan Visi, Misi, Agenda Pembangunan dan Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Bangli. RPJMD ini berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasikan aspirasi untuk jangka waktu lima tahun ke depan, mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki, dan mengupayakan sumber daya lain untuk pelaksanaan program-program pembangunan dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Sistematika RPJMD meliputi:

Pendahuluan
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
Analisis Isu-isu Strategis
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Pedoman Transisi dan Kaida Pelaksanaan

Seluruh perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGLI
REGIONAL REGULATION OF BANGLI REGENCY
NUMBER 5 OF 2011
ABOUT
REGIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN
BANGLI REGENCY 2010 - 2015

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGLI,

Considering:

that the realization of a clean, authoritative and responsible government is a demand for the implementation of government and development management that is efficient, effective and free from KKN (Corruption, Collusion and Nepotism);
that in order for the intended accountability system to run well, and the development of Bangli Regency to be carried out well and sustainably, there needs to be a Regional Medium-Term Development Plan (RPJM) of Bangli Regency for 2010-2015;
that in order to ensure integration, synchronization and synergy both between spaces, between times, between government functions, a planning document is needed within a period of 5 (five) years;
that to provide clarity on the direction and outlines of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdbfe855-efcc-4413-b2c9-42779ed348d0","actionData","errors"]