[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdbe50c8-a411-4a8e-a642-bf31d297c175","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2025 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2025","number","21","year","2025","published_date","2025-06-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pasuruan","place_of_enactment","Pasuruan","theme","STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN-LAYANAN-UMUM-DAERAH
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 21, BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 21
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan Pusat Kesehatan Masyarakat yang yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama, perlu menerapkan Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi Badan Layanan Umum Daerah;\r\nb. bahwa dalam rangka menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat harus memenuhi persyaratan administratif dengan membuat dan menyampaikan dokumen Standar Pelayanan Minimal;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);\r\n6. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);\r\n8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1039);\r\n9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 67); \n Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:\r\na. Jenis pelayanan\r\nb. Indikator dan standar pelayanan;\r\nc. Target dan waktu pencapaian standar pelayanan minimal;\r\nd. Pelaporan; dan\r\ne. Pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2025. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum bagi BLUD Puskesmas dalam memberikan pelayanan serta menjamin hak masyarakat untuk menerima layanan kesehatan dengan mutu tertentu.

Secara substansial, peraturan ini mengatur mengenai jenis pelayanan kesehatan dasar yang wajib disediakan oleh BLUD Puskesmas, yang mencakup 12 jenis pelayanan mulai dari kesehatan ibu dan anak, usia pendidikan dasar, usia produktif, hingga pelayanan bagi penderita penyakit menular dan tidak menular serta gangguan jiwa. Setiap jenis pelayanan tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Pejabat struktural di lingkungan BLUD Puskesmas bertanggung jawab atas penerapan dan pencapaian indikator SPM tersebut. Selain itu, Pemimpin BLUD Puskesmas diwajibkan menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya peningkatan mutu pelayanan tahunan. Peraturan ini juga mewajibkan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara periodik setiap enam bulan untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF PASURUAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGULATION OF THE MAYOR OF PASURUAN
NUMBER 21 OF 2025
ON
MINIMUM SERVICE STANDARDS FOR REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCY COMMUNITY HEALTH CENTERS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PASURUAN,

Considering :

that to realize effective, efficient, and accountable Community Health Centers in the implementation of primary health care, it is necessary to implement Community Health Centers as Regional Public Service Agencies;
that in the context of implementing Regional Public Service Agencies,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdbe50c8-a411-4a8e-a642-bf31d297c175","actionData","errors"]