[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdbd5876-44fb-4985-bd75-bedc6606ae4d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Bontang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-02-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bontang","place_of_enactment","Bontang","theme","Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Bontang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi - tata - kerja - dewan - pengurus - korps - pegawai
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Bontang
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Antara Lain Disebutkan Bahwa Sesama Pegawai Negeri Sipil Berhimpun Dalam Satu Wadah Korps Pegawai Republik Indonesia Sebagai Wahana Pembinaan Jiwa Korps Dalam Rangka Membangun Sikap, Tingkah Laku, Etos Kerja Dan Perbuatan Terpuji Yang Harus Dilaksanakan Oleh Setiap Pegawai Negeri Sipil Dalam Kedinasan Dan Kehidupan Sehari-Hari. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Propinsi Dan Kab/Kota Perlu Dibentuk \n Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD1945 Pasal 18 ayat (5); UU RI No. 8 Tahun 1974; sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 43 Tahun 1999; UU RI No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 2000; UU RI No. 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP RI No. 9 Tahun 2000; PP RI No. 42 Tahun 2004; PP RI No. 41 Tahun 2007; Permendagri RI No. 57 Tahun 2007; Permendagri RI No. 17 Tahun 2009 \n Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kepegawaian Dan Eselonisasi, Tata Kerja, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus\r\nditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan\r\nDaerah ini diundangkan. \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2012 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Propinsi dan Kab/Kota, serta untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.

\n\n

Peraturan ini mengatur pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat DP KORPRI Kota Bontang. Sekretariat ini berkedudukan di bawah Walikota melalui Sekretaris Daerah secara organisasi dan kepegawaian, serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada DP KORPRI Kota Bontang. Tugas utamanya adalah melaksanakan koordinasi dan memberikan dukungan teknis operasional serta administrasi kepada DP KORPRI, termasuk pembinaan internal.

\n\n

Fungsi Sekretariat DP KORPRI meliputi pengelolaan administrasi umum dan kerjasama, pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani, penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial, pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua DP KORPRI.

\n\n

Susunan organisasi terdiri dari Sekretaris dan tiga Sub Bagian: Umum dan Kerjasama; Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; serta Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai ditetapkan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan. Sumber pendanaan Sekretariat DP KORPRI berasal dari APBD Kota Bontang.

","transitional_provisions","1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DP KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dalam Peraturan Walikota.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF ΒΟΝΤΑNG CITY
NUMBER 1 YEAR 2012
ABOUT
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF THE SECRETARIAT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE KORPS
EMPLOYEES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, BONTANG CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BONTANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in Government Regulation Number 42 of 2004 concerning the development of corps spirit and code of ethics for civil servants, it is stated, among other things, that fellow civil servants gather in one forum of the Korps Pegawai Republik Indonesia as a vehicle for developing corps spirit in order to build attitudes, behavior, work ethic and commendable actions that must be carried out by every Civil Servant in official and daily life.
that to implement the provisions of Article 3 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 17 of 2009 concerning Guidelines for the Organization and Work Procedures of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdbd5876-44fb-4985-bd75-bedc6606ae4d","actionData","errors"]