[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdbb364b-e40c-4d43-8c67-4604a3967428","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-10-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Kuala","place_of_enactment","Marabahan","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala yang berkenaan dengan Retribusi Daerah; bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Nama, Objek Dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Rincian Objek Retribusi; Peninjauan Dan Penetapan Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan Dan Instansi Pemungut; Masa Retribusi; Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Sanksi Administrasi; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Insentif Pemungutan; Kedaluwarsa Penagihan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 24 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1980 Mengubah Untuk Keempat Kali Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1974 tentang Memungut Biaya Sempadan (Lembaran Daeran Nomor 03 Tahun 1983 Seri B Nomor Seri 2).\n2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pemungutan Biaya Sempadan Oleh karena Mendirikan Memperbaiki atau Memugar Bangunan Baru.\n3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala.\n4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Tanda Nomor Perumahan (Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 1994 Seri B Nomor Seri 02).\n5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Retribusi Dokumen Surat Peraturan Kerja Proyek Pekerjaan Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kab.Daerah Tingkat II Barito Kuala (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1995 Seri B Nomor Seri 2).\n6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1996 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Dengan Surat Paksa.\n7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Uang Leges.\n8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Izin dan Retribusi Izin Perubahan Bangunan Tanah (IPPT) Dari tanah Pertanian Menjadi Tanah Pekarangan/Bangunan di Kab.Dati II Batola (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 1996 Seri B Nomor Seri 4).\n9. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1997 tentang Izin dan Retribusi Penumpukan Material (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 1997 Seri B Nomor seri 01).\n10. Peraturan Daerah Nomor 13Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan.\n11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Legalisasi Perizinan (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Seri B Nomor Seri 3).\n12. Perda Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2001 Seri B Nomor Seri 4).\n13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan dan Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Nomor 07 Tahun 2002 Seri D Nomor Seri 07).\n14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Tanda Nomor Perumahan dan Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Seri C Nomor Seri 4).\n15. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Retribusi Penjualan Produk Balai Benih Ikan Barito Kuala (Lembaran Daerah Nomor 25 Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 1).\n16. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Nomor 27 Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 2).\n17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala ini mengatur tentang retribusi perizinan tertentu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah melalui perluasan objek retribusi dan penetapan tarif.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Jenis Retribusi Perizinan Tertentu**: Mencakup Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.\n2. **Objek dan Subjek Retribusi**: Menjelaskan objek retribusi untuk setiap jenis perizinan, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu tersebut.\n3. **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**: Dijelaskan cara mengukur tingkat penggunaan jasa untuk setiap jenis retribusi, misalnya berdasarkan jenis bangunan, klasifikasi, dan volume untuk IMB; lokasi, luas ruang, dan dampak gangguan serta jenis usaha untuk Izin Gangguan; jenis trayek dan jangka waktu perizinan untuk Izin Trayek; serta lokasi, jenis, dan luas ruang tempat usaha pembudidayaan ikan untuk Izin Usaha Perikanan.\n4. **Penetapan Tarif Retribusi**: Tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, termasuk penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.\n5. **Masa Retribusi**: Ditetapkan masa retribusi untuk setiap jenis izin, misalnya masa retribusi Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.","transitional_provisions","","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BARITO KUALA REGENCY
YEAR 2011 NUMBER 13

REGIONAL REGULATION OF BARITO KUALA REGENCY
NUMBER 13 OF 2011
CONCERNING
CERTAIN PERMIT FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BARITO KUALA,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees/Charges, it is deemed necessary to make adjustments and review all Regional Regulations of Barito Kuala Regency relating to Regional Fees/Charges;
that regional fees/charges are an important source of regional revenue to finance the implementation of regional government in order to improve services to the community and regional independence, it is necessary to expand the object of regional fees/charges and set tariffs;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdbb364b-e40c-4d43-8c67-4604a3967428","actionData","errors"]