[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdaca9eb-5fd1-4213-a513-b37adc663289","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2023 tentang PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2023","number","10","year","2023","published_date","2023-12-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bontang","place_of_enactment","Bontang","theme","PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perumahan - permukiman - prasarana - sarana - utilitas - penyerahan
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD 2023/10, TLD No. 74
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
ABSTRAK:	\n \n Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk menyebabkan bertambahnya permintaan hunian bagi masyarakat sehingga diperlukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses fasilitas umum, fasilitas sosial, dan utilitas umum. Permukiman yang diselenggarakan oleh pengembang wajib menyediakan dan mengelola prasarana, sarana, dan utilitas umum yang berkualitas sebagai satu kesatuan dari sistem perizinan perumahan dan permukiman. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Wali Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 9 Tahun 2009 \n 1. Ketentuan Umum; 2. Perumahan dan Pemukiman; 3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas; 4. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; 5. Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; 6. Pembentukan Tim Verifikasi; 7. Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; 8. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; 9. Pelaporan; 10. Pembinaan dan Pengawasan; 11. Pembiayaan; 12. Larangan; 13. Ketentuan Penyidikan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023. \n 16 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait status prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) setelah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah, serta menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaannya.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kewajiban pengembang untuk menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 tahun setelah masa pemeliharaan, sesuai dengan rencana tapak yang disetujui. PSU yang diserahkan meliputi jaringan jalan, drainase, tempat pembuangan sampah, sarana perniagaan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pemakaman, pertamanan, parkir, jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, transportasi, pemadam kebakaran, dan penerangan umum. Pemerintah Daerah berhak mengambil alih PSU yang ditelantarkan oleh pengembang yang tidak diketahui keberadaannya.

Peraturan ini juga membentuk tim verifikasi yang bertugas melakukan inventarisasi, verifikasi, dan penilaian PSU, serta merumuskan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatannya. Pengelolaan PSU yang telah diserahkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang dapat bekerja sama dengan pihak lain. Setiap orang atau badan hukum dilarang mengalihfungsikan PSU.

","transitional_provisions","1. Persyaratan administrasi berupa persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi dipersamakan dengan izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan.\n2. Untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dan belum diserahkan dapat langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi.\n3. Untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah selesai dibangun lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun dan belum diserahkan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) tahun.\n4. Untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang masih dalam tahap penyelesaian pembangunan, tata cara penyerahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pengembang yang tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administratif berupa:\n1. Teguran lisan;\n2. Teguran tertulis;\n3. Rekomendasi pembekuan izin; dan\n4. Rekomendasi pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF BONTANG
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BONTANG CITY
NUMBER 10 OF 2023
CONCERNING
THE SUBMISSION OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES, AND UTILITIES OF HOUSING
AND SETTLEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BONTANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the development and population growth
cause an increase in demand for housing
for the community, thus requiring improved quality
of the residential environment and providing convenience for
the community to access public facilities,
social facilities, and public utilities;
that settlements organized by
the developer is obliged to provide and manage infrastructure,
facilities, and public utilities that are of high quality as a
unity of the housing and
settlement licensing system;
that to implement the provisions of Article 26 of the Regulation
Minister of Home Affairs Number 9 of 2009 concerning
Guidelines for the Submission

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdaca9eb-5fd1-4213-a513-b37adc663289","actionData","errors"]