[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fda21139-215f-4418-b7c6-0de67b2cf555","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2020","number","7","year","2020","published_date","2020-02-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-BANGKA-NOMOR-4-TAHUN-2010-TENTANG-BEA-PEROLEHAN-HAK-ATAS-TANAH-DAN-BANGUNAN-(BPHTB)
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Derah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 1 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam bidang pertanahan berupa sertifikasi tanah, dipandang perlu diberikan pembebasan Bea\r\nPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk mendapatkan kepastian hukum kepemilikan tanah atas rumah tinggal, pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya ikan dan lain – lain. \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No. 28 Thn 1959; UU No. 6 Thn 1983; UU no. 19 Thn 1997; UU No. 28 Thn 1999; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 14 Thn 2002; UU No. 28 Thn 2009; UU No. 23 Thn 2014; PP No. 55 Thn 2016; PP No. 12 Thn 2017; PP No. 12 Thn 2019; Perda Kab. Bangka No. 4 Thn 2010. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pengurangan dan Pembebasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2020. \n Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). \n 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Perubahan tersebut terkait dengan pengurangan dan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bupati dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena kondisi tertentu Wajib Pajak yang berhubungan dengan objek pajak, kondisi tertentu Wajib Pajak yang berhubungan dengan sebab akibat tertentu, atau tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Wajib Pajak yang memperoleh hak baru melalui Program Pemerintah di bidang Pertanahan dapat diberikan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pembebasan BPHTB atas Program Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

COPY

BANGKA REGIONAL REGULATION
NUMBER 7 OF 2020
ABOUT
AMENDMENT TO BANGKA REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 4 OF 2010 REGARDING THE DUTY ON ACQUISITION OF RIGHTS TO LAND
AND BUILDING (BPHTB)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to support the implementation of government programs in the land sector in the form of land certification, it is deemed necessary to provide exemption from the Duty on Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) to obtain legal certainty of land ownership for residential houses, agriculture, plantations, animal husbandry and aquaculture and others;
that based on the considerations as referred to in letter a, it can be implemented in an orderly manner and can be accounted for, it is necessary to form a Regional Regulation regarding changes to the Bangka Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fda21139-215f-4418-b7c6-0de67b2cf555","actionData","errors"]