[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd993208-3b7d-49ef-a3a0-c810e3c726a1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-05-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gunungsitoli","place_of_enactment","Gunungsitoli","theme","Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan - Keuangan - Kepada - Partai - Politik
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Partai Politik di daerah berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara; b. bahwa penetapan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dengan menetapkan harga nominal untuk satu suara, melainkan melalui formulasi berdasarkan hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya; c. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012. \n Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN, VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK, PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN, PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, SANKSI, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2013 mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Latar belakang peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang memberikan hak kepada partai politik untuk memperoleh bantuan keuangan dari APBD secara proporsional berdasarkan jumlah kursi di DPRD.

Tujuan dari bantuan keuangan ini adalah untuk mendukung kegiatan partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Bantuan keuangan dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penghitungan besaran bantuan keuangan yang didasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.
Penganggaran bantuan keuangan dalam APBD sebagai belanja bantuan keuangan kepada partai politik.
Prosedur pengajuan bantuan keuangan oleh pengurus partai politik kepada Pemerintah Daerah, dilengkapi dengan persyaratan administrasi seperti penetapan perolehan kursi, susunan kepengurusan, rekening kas umum partai politik, NPWP, rencana penggunaan dana, dan laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya.
Pembentukan tim verifikasi oleh Walikota untuk memverifikasi kelengkapan administrasi.
Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Walikota.
Penggunaan bantuan keuangan untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
Kewajiban partai politik untuk membuat pembukuan dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.

","transitional_provisions","1. Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.\n2. Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009.\n3. Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.\n4. Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Partai Politik yang melanggar ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD sampai laporan diterima oleh Walikota.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF GUNUNGSITOLI CITY
NUMBER 2 OF 2013
CONCERNING
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES
GOVERNMENT OF GUNUNGSITOLI CITY
YEAR 2013

REGIONAL REGULATION OF GUNUNGSITOLI CITY
NUMBER 2 OF 2013
CONCERNING
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GUNUNGSITOLI,

Considering:

that according to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties and Government Regulation Number 5 of 2009 concerning Financial Assistance to Political Parties, Political Parties in the region are entitled to: financial assistance from the Regional Revenue and Expenditure Budget, which is given proportionally to Political Parties that get seats in the Regional People's Representative Council, the calculation of which is based on the number of votes obtained;
that the determination of the amount of financial assistance to Political Parties as referred to in letter a, is not by setting a nominal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd993208-3b7d-49ef-a3a0-c810e3c726a1","actionData","errors"]