[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd95d245-6d19-4cf5-8d98-04d318c74a7d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-04-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarmasin","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2024/NO.1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n bahwa Bangunan Gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban, keindahan, kerapian, pengendalian dan pembinaan, keandalan Bangunan Gedung serta guna terwujudnya keserasian tata ruang daerah dan kelestarian lingkungan, perlu adanya penyelenggaraan Bangunan Gedung yang berasaskan kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan keserasian; bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Banjarmasin yang memiliki karakteristik tersendiri yang mengacu Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai dengan tertib guna terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan arsitektur lokal; bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021; \n Peraturan Daerah ini memuat tentang Bangunan Gedung, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Standar Teknis Bangunan Gedung; Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Infrastruktur Bangunan Gedung yang Mudah Diakses oleh Penyandang Disabilitas; Bangunan Gedung dengan Nuansa Kearifan Lokal; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Penyidikan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Sanksi Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2024. \n 114 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 14);\n2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 15).\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, serasi dengan lingkungan, serta menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Peraturan ini juga bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Banjarmasin.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. *Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung*: Menetapkan fungsi bangunan gedung berdasarkan hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, dan fungsi khusus. Klasifikasi bangunan gedung didasarkan pada tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, lokasi, ketinggian, kepemilikan, dan klas bangunan.\n2. *Standar Teknis Bangunan Gedung*: Mengatur ketentuan administratif seperti status hak atas tanah, kepemilikan bangunan gedung, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Standar teknis meliputi persyaratan tata bangunan (arsitektur, peruntukan, intensitas) dan persyaratan keandalan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan).\n3. *Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung*: Mencakup kegiatan pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung, dengan kewajiban memenuhi standar teknis dan persyaratan administrasi.\n4. *Infrastruktur untuk Penyandang Disabilitas*: Menjamin ketersediaan infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas pada bangunan gedung.\n5. *Bangunan Gedung dengan Kearifan Lokal*: Mengatur penggunaan konstruksi bangunan panggung dan ornamen arsitektur tradisional.\n6. *Peran Serta Masyarakat*: Memberikan ruang bagi masyarakat untuk memantau, menjaga ketertiban, memberikan masukan, dan menyampaikan pendapat terkait penyelenggaraan bangunan gedung.\n7. *Pembinaan dan Pengawasan*: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap pemenuhan standar teknis dan proses penyelenggaraan bangunan gedung.","transitional_provisions","1. Izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan fungsi dan bentuk bangunan.\n2. Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara atau tetap pada kegiatan, pembekuan PBG/SLF/persetujuan pembongkaran, pencabutan PBG/SLF/persetujuan pembongkaran, penghentian pemberian tugas sebagai TPA/Penilik, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARMASIN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJARMASIN CITY
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARMASIN,

\n\n \n \n

Considering:

that Buildings are important as places for humans to carry out their activities to achieve various goals that support the realization of national development goals as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in an effort to improve order, beauty, tidiness, control and guidance, reliability of Buildings and to realize the harmony of regional spatial planning and environmental sustainability, it is necessary to organize Buildings based on benefit, safety, balance and harmony;
that in an effort to realize the implementation of Banjarmasin City Buildings that have unique characteristics that refer to Banjarmasin as the City of a Thousand Rivers in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd95d245-6d19-4cf5-8d98-04d318c74a7d","actionData","errors"]