[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd8c2bc1-1b9b-446e-b3e3-a56d7425647c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-03-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","place_of_enactment","Wonosari","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyidik-pns
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa dalam upaya mewujudkan\r\nketertiban hukum di dalam\r\nmasyarakat serta penegakan hukum\r\nyang profesional perlu didukung\r\nadanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil\r\nyang memiliki kualitas dan berwibawa;\r\nbahwa untuk meningkatkan kualitas\r\ndan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri\r\nSipil yang profesional dan berwibawa\r\nperlu diatur dengan sebuah Peraturan\r\nDaerah; bahwa pengaturan tentang Penyidik\r\nPegawai Negeri Sipil yang telah diatur\r\ndalam Peraturan Daerah Tingkat II\r\nGunungkidul Nomor 1 Tahun 1987\r\ntentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil\r\ndi Lingkungan Pemerintah Kabupaten\r\nGunungkidul sudah tidak sesuai\r\ndengan situasi dan kondisi saat ini; \n Dasar Hukum: Undang-Undang\r\nDasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun\r\n1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun\r\n2004 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2008; Undang-Undang Nomor 13\r\nTahun 2012; Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27\r\nTahun 1983 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 6 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; \n Materi Pokok: Kedudukan, Tugas dan Wewenang; KEwajiban dan Hak; Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian; Sumpah Janji dan Pelantikan; Pakaian dan Atribut; Pelaksanaan Penyidikan; Operasi Yustisi; Pembinaan; Sekretariat; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Peralihan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1\r\nTahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di\r\nLingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II\r\nGunungkidul; \n Jumlah Halaman: 17 HLM; Penjelasan: 3 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Gunungkidul agar lebih profesional dan berwibawa dalam penegakan hukum. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah sebelumnya (Perda No. 1 Tahun 1987) sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kedudukan, tugas, dan wewenang PPNS: PPNS berkedudukan di bawah Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. PPNS memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, memeriksa identitas tersangka, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil saksi, mendatangkan ahli, dan menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian. Khusus untuk pajak dan retribusi daerah, PPNS memiliki kewenangan tambahan seperti meneliti laporan, meminta keterangan, memeriksa buku dan dokumen, melakukan penggeledahan, dan meminta bantuan tenaga ahli.
Kewajiban dan hak PPNS: PPNS wajib melakukan penyidikan, menerima laporan, membuat berita acara pemeriksaan, dan membuat laporan pelaksanaan tugas. Selain hak sebagai PNS, PPNS diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PPNS: Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri. Syarat pengangkatan antara lain masa kerja minimal 2 tahun, pangkat minimal Penata Muda Golongan III/a, pendidikan minimal S1, bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum, sehat jasmani dan rohani, penilaian kinerja baik, dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. PPNS dapat diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena berhenti sebagai PNS, melanggar disiplin, atau tidak memenuhi syarat sebagai PPNS.
Pelaksanaan Penyidikan: Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh atasan PPNS.

","transitional_provisions","1. Pejabat PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.\n2. PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi pejabat PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Pemenuhan kebutuhan PPNS pada SKPD paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GUNUNGKIDUL REGENCY
( Official News of the Gunungkidul Regency Government )

Number: 3 Year: 2013

REGULATION OF GUNUNGKIDUL REGENCY
NUMBER 3 OF 2013
ON
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS WITHIN THE
GUNUNGKIDUL REGENCY GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GUNUNGKIDUL,

\n\n \n \n

Considering :

that in an effort to realize legal order in society and professional law enforcement, it is necessary to support the existence of Civil Servant Investigators who have quality and authority;
that in order to improve the quality and quantity of professional and authoritative Civil Servant Investigators, it is necessary to regulate it with a Regional Regulation;
that the regulation concerning Civil Servant Investigators which has been regulated in Gunungkidul Level II Regional Regulation Number 1 of 1987 concerning Civil Servant Investigators within the Gunungkidul

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd8c2bc1-1b9b-446e-b3e3-a56d7425647c","actionData","errors"]