[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd8b69fa-8831-4b1c-ba98-c4dc976cb39c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang No. 12 Tahun 2014","number","12","year","2014","published_date","2014-08-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Empat Lawang","place_of_enactment","Tebing Tinggi","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd - PERTANGGUNGJAWABAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2014/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
ABSTRAK:	\n \n a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat 1 UU no 32 Tahun 2004, Kepala Daerah mengajukan Ranjangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat setelah 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir;\r\nb. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perlu ditetapkan dengan Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Empat Lawang TA 2013 \n UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB ; UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU 25 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU No, 33 Tahun 2004; UU No, 1 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 65 Tahun 2011; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005 \n MAteri yang diatur dalam peraturan ini adalah Ketentuan Umum terkait dengan muatan Laporan Keuangan dalam pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; LRA; Uraian LRA; Neraca; Laporan Arus Kas; CaLK \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n - \n 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2013, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2013. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan ini menetapkan bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013 mencakup pendapatan sebesar Rp. 664.268.455.082,40, belanja sebesar Rp. 654.246.912.035,74, sehingga terdapat surplus sebesar Rp 10.021.543.046,66. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 73.714.505.926,93 dan pengeluaran sebesar Rp. 4.000.000.000,00, dengan pembiayaan netto sebesar Rp. 69.714.505.926,93.

Neraca per 31 Desember 2013 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp. 1.186.605.778.752,98, jumlah kewajiban sebesar Rp. 112.196.994,00, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 1.186.493.581.758,98. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 mencatat saldo kas awal sebesar Rp. 73.879.349.292,09 dan saldo kas akhir sebesar Rp. 79.874.458.535,59.

Bupati Empat Lawang menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGENT OF EMPAT LAWANG

REGIONAL REGULATION OF EMPAT LAWANG REGENCY
NUMBER 12 OF 2014
on
THE ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2013

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF EMPAT LAWANG,

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 184 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 on Regional Government as amended by Law Number 12 of 2008, the Regional Head submits a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the APBD to the DPRD in the form of Financial Statements that have been examined by the Audit Board no later than 6 (Six) months after the end of the fiscal year;
that the accountability for the implementation of the APBD as referred to in letter a, needs to be stipulated by a Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the APBD of Empat Lawang Regency for Fiscal Year 2013.

Bearing in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd8b69fa-8831-4b1c-ba98-c4dc976cb39c","actionData","errors"]