[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd808450-d9ce-4fd2-a083-45455b3e9bf7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 2 Tahun 2011","number","2","year","2011","published_date","2011-06-22","effective_date","2011-06-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2011/NO.2, LL KOTA PONTIANAK : 22 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka daerah berhak mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi. \n UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 45 Tahun 2008, PP No. 69 Tahun 2010, Perda No. 2 Tahun 1987, Perda No. 3 Tahun 2008, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008. \n -\tDalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Golongan Dan Jenis Retribusi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Wilayah Pemungutan, Peninjauan Tarif Retribusi, Pemungutan Retribusi, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2011. \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri A Nomor 1)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Pontianak. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap retribusi sebagai sumber pendapatan daerah dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuannya adalah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Pengaturan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu:

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Retribusi Izin Gangguan
Retribusi Izin Trayek
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek dan subjek retribusi untuk masing-masing jenis perizinan.
Tata cara perhitungan retribusi IMB berdasarkan koefisien kota, kelas jalan, guna bangunan, kelas bangunan, luas bangunan, dan tingkat bangunan.
Penetapan tarif retribusi untuk Izin Gangguan berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan.
Tarif retribusi Izin Trayek untuk berbagai jenis izin dan angkutan.
Tarif retribusi Izin Usaha Perikanan berdasarkan jenis alat penangkap ikan, sarana pengangkutan, dan jenis usaha budidaya/pengolahan.
Masa berlaku retribusi untuk masing-masing jenis perizinan.
Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi.
Pengajuan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pemberian insentif berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
Kedaluwarsa penagihan retribusi.
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Retribusi.
Insentif bagi SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[111],{"_112":113,"_114":115,"_36":116},"text","PERDA Kota Pontianak No. 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44795/perda-kota-pontianak-no-5-tahun-2012","0d3fd5a7-3189-4d5d-b09d-4408bf30e530","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PONTIANAK
REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY
NUMBER 2 OF 2011
CONCERNING
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MAYOR OF PONTIANAK,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of granting certain permits specifically provided and/or granted by the Regional Government, for the benefit of individuals or entities, the region has the right to impose levies in the form of retribution.
that in order for the retribution collected as an important source of regional income to finance the implementation of regional government to have legal certainty, the Pontianak City Government needs to revise the Regional Regulation on Regional Retribution in order to be adjusted to Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution.
that in order for the Regional Regulation as referred to in letter b to be prepared and implemented effectively, the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd808450-d9ce-4fd2-a083-45455b3e9bf7","actionData","errors"]