[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd74bc27-efd6-41c4-81f3-2c9c1d3763b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Manajemen Resiko Keamanan Pangan Di Sarana Produksi Pangan Olahan","short_title","Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2023","number","10","year","2023","published_date","2023-03-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6f5779f5-e2ea-448d-8bb0-b22517233239","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan","short_name","Peraturan BPOM","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Badan Pengawas Obat dan Makanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerapan Program Manajemen Resiko Keamanan Pangan Di Sarana Produksi Pangan Olahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

manajemen-pangan
2023
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 10, BN.2023 (237)/266 hlm
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan TENTANG Penerapan Program Manajemen Resiko Keamanan Pangan Di Sarana Produksi Pangan Olahan
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa untuk melindungi masyarakat dari peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, perlu diterapkan sistem jaminan keamanan pangan;\r\nb.\tbahwa penerapan sistem jaminan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui penerapan program manajemen risiko keamanan pangan di sarana produksi pangan olahan;\r\nc.\tbahwa penerapan program manajemen risiko keamanan pangan di industri pangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diganti;\r\nd.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan;\r\n \n Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21\r\nTahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerapan PMR, izin penerapan PMR, izin penerapan PMR bertahap, penerapan PMR bagi produsen yang memproduksi pangan olahan selain pangan olahan risiko tinggi dan/atau BTP, biaya, pengawasan, sanksi adminsitratif, ketentuan peralihan dan ketentuan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023. \n 266 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 945). Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini diterbitkan untuk melindungi masyarakat dari pangan olahan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi. Tujuannya adalah menerapkan sistem jaminan keamanan pangan melalui program manajemen risiko di sarana produksi pangan olahan.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur kewajiban produsen pangan olahan risiko tinggi untuk menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR) di sarana produksi. PMR wajib diterapkan pada pangan steril komersial dan pangan olahan untuk keperluan gizi khusus. Produsen harus membentuk Tim PMR dan memperoleh Izin Penerapan PMR dari BPOM. Proses penerbitan izin melibatkan audit lapang dan evaluasi dokumen. Izin berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang. Produsen juga diwajibkan melakukan audit internal secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada BPOM.

","transitional_provisions","1. Permohonan penerbitan Izin Penerapan PMR atau Izin Penerapan PMR Bertahap yang diajukan sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku tetap diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan yang menjadi dasar pengajuannya. 2. Produsen yang telah mendapatkan piagam PMR sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku piagam PMR. 3. Pemegang Izin Penerapan PMR atau Izin Penerapan PMR Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyesuaikan ketentuan mengenai standar sistem mutu dan keamanan PMR sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.","sanctions","1. Produsen yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penangguhan proses registrasi pangan olahan; c. penghentian sementara kegiatan; d. penarikan pangan dari peredaran; dan/atau e. pencabutan izin edar. 2. Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan secara bertahap atau tidak bertahap berdasarkan analisis risiko.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2019","link","https://peraturan.go.id/id/peraturan-bpom-no-21-tahun-2019","894bc568-3483-4e3b-9739-c8d62e0aece8","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.237, 2023 BPOM. PMR. Food Safety. Revocation.

REGULATION OF THE FOOD AND DRUG CONTROL AGENCY
NUMBER 10 OF 2023
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF FOOD SAFETY RISK MANAGEMENT PROGRAM
IN PROCESSED FOOD PRODUCTION FACILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE FOOD AND DRUG CONTROL AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that to protect the public from the circulation of
processed food that does not meet the standards and
requirements of safety, quality, and nutrition, it is necessary to implement
a food safety assurance system;
that the implementation of the food safety assurance system
as intended in letter a is carried out through
the implementation of a food safety risk management program
in processed food production facilities;
that the implementation of the food safety risk management
program in the food industry as regulated
in the Regulation of the Food

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd74bc27-efd6-41c4-81f3-2c9c1d3763b2","actionData","errors"]