[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd69b814-cfdd-4851-b04c-228b78961650","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-03-19","effective_date","2018-03-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara","place_of_enactment","Tobelo","theme","Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusahaan - Tanggung jawab sosial
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor 56
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai amanat Pancasila sila Kelima dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea Keempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang hidup di wilayah Kabupaten Halmahera Utara perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengaturan penggunaan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdayaguna, dan berhasil guna; dipandang perlu memberikan arah landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam tanggung jawab sosial Perusahaan; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembukaan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara \n Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab sosial Perusahaan (TJSP) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup, program TJSP, pelaksanaan TJSP, hak pemerintah kabupaten, perusahaan dan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, ketentuan sanksi, penyelesaian sengketa, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018. \n - \n - \n 12 halaman pasal dan 7 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Kabupaten Halmahera Utara. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengaturan TJSP yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdayaguna, dan berhasil guna, serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat.

Peraturan ini mengatur bahwa setiap kegiatan penanaman modal berkewajiban melaksanakan TJSP, termasuk PMA dan PMDN. Program TJSP dapat berasal dari satu perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan. BUMN dan BUMD juga dapat melaksanakan TJSP. Program TJSP harus menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat dan selaras dengan program Pemerintah Daerah. Program TJSP meliputi bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil, koperasi, program langsung pada masyarakat, pengembangan Sumber Daya Manusia, dan program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan.

Perusahaan dalam melaksanakan TJSP harus menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab perusahaan dengan memperhatikan program pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan. Bupati membentuk Tim TJSP untuk memfasilitasi, memverifikasi, merekomendasikan, mengawasi, dan mengevaluasi program TJSP. Dana TJSP berkisar 1-3% dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak.

Pemerintah Kabupaten berhak melakukan koordinasi dalam perencanaan TJSP dan memberikan penghargaan bagi perusahaan yang aktif melaksanakan program TJSP. Perusahaan berhak mendapat kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha, serta mendapatkan ijin dan penghargaan. Masyarakat berhak mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan menghormati tradisi budaya masyarakat.

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSP. Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSP.

","transitional_provisions","1. Pelaksanaan TJSP sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilanjutkan sampai berakhirnya program yang bersangkutan.","sanctions","1. Perseroan yang tidak melaksakan kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:\na. Peringatan tertulis.\nb. Pembatasan kegiatan usaha.\nc. Pengumuman dimedia masa cetak dan elektronik.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH HALMAHERA
NORTH MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH HALMAHERA REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH HALMAHERA,

\n\n \n \n

Considering:

that welfare and prosperity are the goals to be achieved in accordance with the mandate of the Fifth Principle of Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Fourth Paragraph, while still paying attention to the preservation of the environment;
that in order to improve the welfare and prosperity of the people living in the North Halmahera Regency, it is necessary to implement policies in regulating the use of Corporate Social Responsibility with clear, accountable, fair, equitable, quality, efficient, and effective authority;
that it is deemed necessary to provide direction, foundation, and legal certainty to all

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd69b814-cfdd-4851-b04c-228b78961650","actionData","errors"]