[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd5be5b7-9686-44ea-8c8c-c1fe2368da7d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2001","number","3","year","2001","published_date","2001-02-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2001/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerahberdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Blora perlu mengadakan penyesuaian struktur organisasi dan tatakerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah; bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Blora perlu menga dakan penyesuaian struktur organisasi dan tatakerja Lembaga Teknis Daerah yang ada di Kabupaten Blora ; bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I\tKetentuan Umum \r\nBab II \tPembentukan\r\nBab III \tKedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi\r\nBab IV \tSusunan Organisasi\r\nBab V \tTata Kerja\r\nBab VI \tKetentuan Lain\r\nBab VII \tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2001. \n 27 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2001 ini mengatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, serta untuk menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dengan kebutuhan daerah.

Peraturan ini membentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:

Badan Pengawas Daerah Kabupaten Blora;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;
Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Blora;
Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Blora;
Kantor Perhubungan Kabupaten Blora;
Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora;
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Blora;
Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blora;
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora;
Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Blora;
Kantor Kehutanan Kabupaten Blora.

Setiap Lembaga Teknis Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dijabarkan dalam peraturan ini. Misalnya, Badan Pengawas Daerah bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengawasan, sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas membantu Bupati dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Kantor-kantor lainnya memiliki tugas pokok sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti Kantor Kebersihan dan Pertamanan yang bertugas dalam bidang kebersihan dan pertamanan.

Peraturan ini juga mengatur susunan organisasi dari masing-masing Lembaga Teknis Daerah, termasuk struktur bidang, seksi, dan sub bagian yang ada di dalamnya. Bagan organisasi masing-masing lembaga tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE GOVERNMENT OF BLORA REGENCY
LOCAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 3 OF 2001
ON
ESTABLISHMENT OF ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURE
OF REGIONAL TECHNICAL INSTITUTIONS OF BLORA REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BLORA

Considering :

that in the context of implementing regional autonomy based on Law Number 22 of 1999 on Regional Government and in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 84 of 2000 on Guidelines for Regional Apparatus Organizations, the Blora Regency Government needs to adjust the organizational structure and working procedures of regional apparatus in accordance with regional needs;
that in connection with letter a above, the Blora Regency Government needs to adjust the organizational structure and working procedures of the Regional Technical Institutions in Blora Regency;
that the adjustments as referred to in letter b above, need to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd5be5b7-9686-44ea-8c8c-c1fe2368da7d","actionData","errors"]