[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd5738ec-799c-4d72-ab42-898d37f6cbc9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-07-17","effective_date","2020-07-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Demak","place_of_enactment","Demak","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pasar rakyat - penataan - pembinaan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2020/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
ABSTRAK:	\n \n bahwa tempat kegiatan perekonomian perlu dikembangkan dan dilestarikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk meningkatkan penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan Kabupaten Demak dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan; bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 6, perubahan pada ayat (2) Pasal 11, perubahan pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13, perubahan pada Pasal 16, perubahan pada Pasal 17, perubahan pada ayat (1) dan ayat (4) pasal 18, perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19, perubahan Judul BAB XII dan penghapusan Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, penghapusan Pasal 32, serta penyisipan BAB XIIIA, BAB XIIIB, BAB XIIIC. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Perubahan tersebut mencakup definisi istilah-istilah terkait pasar, pengelolaan pasar oleh Pemerintah Daerah, ketentuan pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, lokasi pasar, jam kerja pusat perbelanjaan dan toko swalayan, kewajiban memiliki izin usaha, persyaratan untuk memperoleh izin usaha, serta sanksi administratif.

Peraturan ini juga menambahkan ketentuan mengenai kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik tindak pidana, ketentuan pidana bagi pelanggar, dan ketentuan lain-lain terkait moratorium izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Izin usaha yang sudah berjalan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, dan pengelola pasar yang belum memiliki izin usaha wajib mengurus izin usaha paling lambat 6 bulan sejak peraturan ini berlaku.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mengembangkan dan melestarikan tempat kegiatan perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Demak.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan pasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pasar.
Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan ketentuan jarak.
Pelaku usaha wajib memiliki Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Izin usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan usahanya, sampai dengan habis masa berlakunya.\n2. Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang belum lengkap izin usahanya wajib mengurus izin usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku dan/atau masa habis kontrak habis.\n3. Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin Usaha, wajib mengurus dan menyesuaikan Izin Usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.\n4. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi namun belum melaksanakan program kemitraan wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.","sanctions","1. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF DEMAK
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF DEMAK REGENCY
NUMBER 4 OF 2020
on
AMENDMENT OF REGIONAL REGULATION OF DEMAK REGENCY NUMBER 12
OF 2018 ON STRUCTURING AND DEVELOPMENT OF PEOPLE'S MARKETS, CENTERS
SHOPPING, AND MODERN RETAIL

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DEMAK,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that places of economic activity need to be developed and preserved in order to realize the welfare of the community;
that in order to improve the structuring and development of people's markets, shopping centers, and modern retail in Demak Regency, it is necessary to structure and improve the mechanism for structuring and developing people's markets, shopping centers, and modern retail from planning to monitoring and review;
that Regional Regulation Number 12 of 2018 concerning Structuring and Development of People's Markets, Shopping Centers,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd5738ec-799c-4d72-ab42-898d37f6cbc9","actionData","errors"]