[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd4da91a-2749-4b41-9e46-0c821e648723","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanda Pengenal PIN di Lingkungan Istana Kepresidenan Republik Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014","number","7","year","2014","published_date","2014-12-19","effective_date","2014-12-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","43b21993-465d-4679-ba6f-99459422b152","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia","short_name","Permensesneg","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Kementerian Sekretariat Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tanda Pengenal PIN di Lingkungan Istana Kepresidenan Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kementerian sekretaris negara republik indonesia - peraturan menteri - tanda pengenal pin
2014
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia NO. 7, BN. 2014 No. 1983, www.peraturan.go.id
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia TENTANG Tanda Pengenal PIN di Lingkungan Istana Kepresidenan Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan dari Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 7 Tahun 2014 adalah a) bahwa dalam rangka pengenalan identitas untuk pengamanan dan ketertiban di lingkungan Istana Kepresidenan RI telah ditetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 2 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Tanda Pengenal Pin di Lingkungan Lembaga Kepresidenan RI; b) bahwa untuk lebih meningkatkan pengamanan dan ketertiban di lingkungan Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Tanda Pengenal Pin sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Tanda Pengenal Pin di Lingkungan Istana Kepresidenan Republik Indonesia. \n Dasar hukum dari Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 7 Tahun 2014 diantaranya adalah UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan; PP No. 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan; Perpres No. 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 80 Tahun 2010; Permen Sekretaris Negara No. 13 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Presiden dan Wakil Presiden RI; Permen Sekretaris Negara No. 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara; Permen Sekretaris Negara No. 17 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Sekretariat Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Permen Sekretaris Negara No. 6 Tahun 2014. \n Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 7 Tahun 2014 tentang Tanda Pengenal Pin di Lingkungan Istana Kepresidenan RI dibentuk untuk memperbarui pengaturan tentang Tanda Pengenal Pin dalam Permen Sekretaris Negara No. 2 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Tanda Pengenal Pin di Lingkungan Lembaga Kepresidenan RI agar sesuai dengan kebutuhan hukum, yang mana mengatur mengenai ketentuan Tanda Pengenal Pin; Tanda Pengenal Pin untuk Pejabat/Pegawai; Tanda Pengenal Pin Kunjungan ke Luar Negeri; prosedur apabila kehilangan, kerusakan, dan penarikan Tanda Pengenal Pin atau Kartu Pemegang Tanda Pengenal Pin; serta mengatur bahwa ketentuan Tanda Pengenal Pin di Lingkungan Istana Kepresidenan RI yang sudah ada sebelum berlakunya Permen ini masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkan TPP dan KPTPP yang sesuai dengan ketentuan dalam Permen ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Tanda Pengenal Pin di Lingkungan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Tanda Pengenal Pin di Lingkungan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya guna meningkatkan pengamanan dan ketertiban di lingkungan Istana Kepresidenan Republik Indonesia melalui penggunaan Tanda Pengenal Pin (TPP) yang baru. Tujuannya adalah untuk memastikan identitas yang jelas dan teratur bagi semua yang beroperasi di lingkungan tersebut.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan dalam penerbitan dan pengelolaan TPP, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Militer Presiden. TPP dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan lokasi, termasuk TPP Pejabat/Pegawai, TPP Kunjungan ke Luar Negeri, TPP Paspampres, dan TPP Pengamanan Tamu Negara. Setiap jenis TPP memiliki persyaratan dan prosedur pengajuan yang spesifik, serta kewajiban bagi pemegangnya untuk menjaga dan mengembalikan TPP sesuai ketentuan. Peraturan ini juga menetapkan tata cara penggunaan TPP berdasarkan lokasi kerja di lingkungan Istana Kepresidenan.

","transitional_provisions","1. TPP di Lingkungan Istana Kepresidenan Republik Indonesia yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkan TPP dan KPTPP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Tanda Pengenal Pin di Lingkungan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n

CHAPTER IV
TPP FOR VISITS ABROAD

Article 6

The head of the work unit in charge of protocol at the Presidential Secretariat and the Vice Presidential Secretariat may submit an application to obtain TPP for Visits Abroad as referred to in Article 2 paragraph (1) letter b, each to the Head of the General Bureau, Presidential Secretariat or Head of the General Bureau, Vice Presidential Secretariat.
The Head of the General Bureau, Presidential Secretariat or Head of the General Bureau, Vice Presidential Secretariat submits an application for TPP for Visits Abroad to the Head of the Security Bureau, Presidential Military Secretariat.
The application as referred to in paragraph (2) must:\n
1. be accompanied by a list of planned foreign visit delegations; and
2. be accompanied by the submission of personal identity cards.
\n
Based on the application as referred to in paragraph (1), the Head of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd4da91a-2749-4b41-9e46-0c821e648723","actionData","errors"]