[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd33f427-b422-43a3-914a-5acdc49c9558","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024","number","75","year","2024","published_date","2024-07-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e1becf20-3af7-4f3f-9e18-09cf2e87ed96","Ibu Kota Nusantara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembangunan - Ibu Kota Nusantara
2024
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 75, LN 2024 (133) : 13 hlm., jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan pemenuhan penyediaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial, serta mendorong keterlibatan pelaku usaha pelopor dalam rangka percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara diperlukan peran dan kebijakan pemerintah. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. \n Perpres ini mengatur mengenai percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pelaksanaan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk membentuk ekosistem kota layak huni khususnya di KIPP yang meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial. Pemberian insentif dan fasilitas Perizinan Berusaha dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan pembangunan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial. Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita dan Menteri/Pimpinan Lembaga melaksanakan percepatan penyediaan layanan dasar dan/atau sosial yang bersumber dari: APBN dan sumber lain yang sah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2024. \n Lampiran file: 13 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan tujuan membentuk ekosistem kota layak huni di kawasan inti pusat pemerintahan. Hal ini dilakukan melalui penyediaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial, dengan dukungan pelaku usaha pelopor.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara Otorita Ibu Kota Nusantara, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan. Ruang lingkup kegiatan meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar seperti hunian, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas komersial seperti hotel dan pusat perbelanjaan. Pelaku usaha dapat menerima insentif dan fasilitas perizinan berusaha. Kepala Otorita dapat menetapkan pelaku usaha pelopor untuk investasi. Nilai tanah di Ibu Kota Nusantara ditetapkan oleh Kepala Otorita dan menjadi acuan bagi Kementerian terkait. Kontribusi pengelolaan aset dapat dikenakan tarif hingga Rp0,00 atau pembayaran angsuran.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 75 OF 2024
CONCERNING
ACCELERATION OF THE DEVELOPMENT OF THE ARCHIPELAGO CAPITAL CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the formation of a livable city ecosystem in the core area of central government in the Archipelago Capital City in accordance with Law Number 21 of 2023 concerning Amendments to Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital, it is necessary to fulfill the provision of basic and/or social services and commercial facilities;
that the provision of basic and/or social services and commercial facilities in the context of organizing government in the Archipelago Capital City needs to be supported by pioneering business actors;
that in order to realize the fulfillment of the provision of basic and/or social services and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd33f427-b422-43a3-914a-5acdc49c9558","actionData","errors"]