[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd2e74fe-f95f-4cbc-9e4d-ddada9f2984f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-11-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lingga","place_of_enactment","Daik","theme","Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU LAUT
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Negara mengakui dan menghormati satu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;\r\nb. bahwa Negara mengakui dan menghormati satu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;\r\nc. bahwa pada kenyataan saat ini hak masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional belum sepenuhnya terlindungi yang mengakibatkan keberadaannya terpinggirkan, serta munculnya konflik sosial dan konflik agraria di wilayah adat sehingga perlu dilakukan upaya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan;\r\nd. bahwa bentuk tindakan afirmatif terhadap pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat suku laut di kabupaten lingga secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, guna mewujudkan masyarakat suku laut yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan masyarakat Suku Laut \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2017; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; PP No. 87 Tahun 2021; Permendikbud No. 10 Tahun 2014; Permendagri No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen KP No. 9 Tahun 2018 \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022. \n Peraturan Bupati Lingga No. 44 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut. \n Peraturan Pelaksana dari Perda ini \n 28 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Lingga Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut Kabupaten Lingga.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat suku laut, mewujudkan masyarakat suku laut yang sejahtera dan terlindungi dari diskriminasi, memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat suku laut, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat suku laut dalam melaksanakan haknya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat suku laut melalui pemberdayaan, dan memberdayakan masyarakat suku laut dalam mencegah kerusakan sumber daya alam. Pengakuan dan perlindungan dilakukan melalui penetapan oleh Bupati berdasarkan identifikasi, verifikasi, dan validasi. Objek Pemajuan Kebudayaan Masyarakat Suku Laut meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pemerintah Daerah wajib memberdayakan masyarakat hukum adat suku laut secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dalam berbagai bidang seperti kebudayaan, permukiman, sanitasi, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, ketenagakerjaan, advokasi dan bantuan hukum, sosial, lingkungan hidup, dan perikanan. Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang terkait pengakuan, pemberdayaan, penyediaan sarana dan prasarana, sosialisasi kebijakan, perlindungan kekayaan intelektual, dan pembentukan wadah komunikasi. Masyarakat Suku Laut memiliki hak atas pembangunan, hak asal usul dan kebudayaan, serta kewajiban untuk melestarikan budaya, bertoleransi, memelihara lingkungan, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","1. Masyarakat Hukum Adat Suku Laut yang telah ada dan tinggal dalam suatu Kawasan sebelum Kawasan tersebut ditetapkan sebagai wilayah adat, sepanjang memenuhi ketentauan peraturan perundang-undangan wajib dilindungi dan diakui keberadaannya.\n2. Berkaitan dengan hak pribadi harus diakui dan dilindungi jika termasuk dalam kawasan adat.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LINGGA
RIAU ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LINGGA REGENCY
NUMBER 4 OF 2022
ABOUT
EMPOWERMENT OF THE SEA TRIBES COMMUNITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LINGGA,

Considering:

that the State recognizes and respects the unity of customary law communities along with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and respects cultural identity and the rights of traditional communities in line with the times and civilization;
that based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, it is stated that the Regional Government carries out the determination, recognition, protection and empowerment of customary law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd2e74fe-f95f-4cbc-9e4d-ddada9f2984f","actionData","errors"]