[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd184a9a-10e4-49c9-90c1-3a446dd2a2ff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua","short_title","Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) No. 14 Tahun 2016","number","14","year","2016","published_date","2016-01-27","effective_date","2016-01-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","dc22fc90-992a-49a1-b744-7d0d1aa2ca69","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua)","short_name","Perdasus Papua","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua","place_of_enactment","Jayapura","theme","Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA-TATA CARA PEMILIHAN
2016
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 14, LD.2016/NO.14, TLD NO.16
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) TENTANG Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua
ABSTRAK:	\n \n Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua dilaksanakan secara demokrasi, transparan, akuntabel dan menjunjung tinggi rasa solidaritas di antara sesama orang asli Papua serta menjaga integritas keutuhan bangsa dan negara. Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, maka perlu dicabut dan diganti.\r\nberdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.\r\n \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2010. \n MRP beranggotakan Orang Asli Papua, yang terdiri atas wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama, berjumlah 51 (lima puluh satu) orang terdiri atas wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama yang masing-masing berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Penyelenggara pemilihan anggota MRP dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan anggota MRP. Kelompok masyarakat adat di tingkat Kabupaten/Kota berhak mengajukan bakal calon anggota MRP wakil adat. Organisasi perempuan di tingkat Kabupaten/Kota berhak mengajukan bakal calon anggota MRP wakil perempuan. Komposisi jumlah anggota MRP untuk masing-masing wakil agama ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi berdasarkan hasil musyawarah pimpinan lembaga keagamaan di Provinsi yang dituangkan dalam berita acara. Pemilihan anggota MRP wakil adat dan wakil perempuan, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu pemilihan tahap pertama di tingkat Kabupaten/Kota; dan pemilihan tahap kedua di tingkat gabungan Kabupaten/Kota. Pemilihan anggota MRP wakil agama, dilakukan di tingkat Provinsi. Anggota MRP dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri yang dilaksanakan di Ibukota Provinsi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2016. \n Pada saat Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Petunjuk teknis pemilihan anggota MRP ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Khusus ini. \n 18 hlm; Penjelasan 4 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 4)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Khusus ini mengatur tentang tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP). Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan pemilihan anggota MRP yang demokratis, transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi solidaritas antar orang asli Papua, serta menjaga integritas bangsa dan negara. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Keanggotaan MRP terdiri dari wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama, dengan jumlah keseluruhan 51 orang.\n2. Persyaratan calon anggota MRP mencakup aspek kewarganegaraan, keagamaan, ketaatan pada Pancasila dan UUD 1945, pemahaman adat istiadat, usia, kesehatan, moral, komitmen terhadap hak-hak orang asli Papua, status keanggotaan legislatif dan partai politik, domisili, serta pendidikan.\n3. Wilayah pemilihan anggota MRP dibagi menjadi beberapa wilayah adat dengan kuota yang berbeda untuk masing-masing wilayah.\n4. Penyelenggaraan pemilihan anggota MRP dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.\n5. Tata cara pencalonan anggota MRP melibatkan kelompok masyarakat adat, organisasi perempuan, dan lembaga keagamaan yang memenuhi persyaratan tertentu.\n6. Pemilihan anggota MRP dilakukan melalui dua tahapan, yaitu pemilihan di tingkat kabupaten/kota dan pemilihan di tingkat gabungan kabupaten/kota untuk wakil adat dan wakil perempuan, serta pemilihan di tingkat provinsi untuk wakil agama.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF PAPUA
SPECIAL REGIONAL REGULATION OF PAPUA PROVINCE
NUMBER 14 OF 2016
CONCERNING
PROCEDURES FOR THE ELECTION OF MEMBERS OF THE PAPUAN PEOPLE'S ASSEMBLY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF PAPUA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Papuan People's Assembly as a representation institution
cultural of indigenous Papuans who have certain authorities
to provide protection for the rights of indigenous people
Papuans based on respect for
customs and culture, women's empowerment and consolidation of
religious harmony;
that the election of members of the Papuan People's Assembly is carried out
democratically, transparently, accountably and upholding
high sense of solidarity among fellow indigenous Papuans and
maintaining the integrity of the nation and state;
that Special Regional Regulation Number 4 of 2010
concerning the Election of Members of the Papuan People's Assembly is no longer

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd184a9a-10e4-49c9-90c1-3a446dd2a2ff","actionData","errors"]