[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd176a34-a1c1-4627-abfb-18b06cbb5b0b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2004 tentang Irigasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2004","number","14","year","2004","published_date","2004-06-16","effective_date","2004-06-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Irigasi
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2004/No.22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi serta untuk\r\nmeningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan peluang inovatif\r\ndalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, perlu adanya pengaturan\r\nirigasi di Kabupaten Kudus ;\r\nbahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang\r\nPemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000\r\ntentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai\r\nDaerah Otonom, maka Pemerintah Kabupaten Kudus diberikan\r\nkewenangan untuk mengatur irigasi dalam wilayahnya ;\r\nbahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Bersama Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah,\r\nMenteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 / SKB / M / V / 1999, 08 / SKB / M / 1999, 560 / KPTS / KP150 / V / 1999, 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun\r\n2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun\r\n1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2000. \n Peraturan ini mengatur usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian dan\r\nuntuk kepentingan usaha lainnya yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan,\r\nirigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi daerah rawa. Diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh,\r\nterpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan\r\nmasyarakat khususnya petani. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2004. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai\r\npelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. \n 24 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, melalui pengelolaan irigasi yang efektif dan efisien. Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Pengelolaan irigasi mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan memberdayakan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta. Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam pengelolaan irigasi di wilayahnya, kecuali irigasi lintas kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Lembaga pengelola irigasi meliputi instansi pemerintah, P3A Dharma Tirta, dan Komisi Irigasi yang dibentuk oleh Bupati untuk meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi. Hak guna air irigasi diberikan oleh Bupati kepada P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi lainnya, dengan prioritas untuk pertanian. Penyediaan air irigasi dioptimalkan melalui pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu. Rencana pembagian air ditetapkan setiap tahun oleh Bupati berdasarkan prinsip keadilan dan musyawarah. Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Irigasi Kabupaten. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah kabupaten, P3A Dharma Tirta, dan pemakai air irigasi lainnya. Pemerintah Kabupaten menetapkan Garis Sempadan untuk pengamanan jaringan irigasi. Inventarisasi jaringan irigasi dilakukan setiap tahun untuk manajemen aset irigasi. Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Keberlanjutan sistem irigasi dipertahankan melalui pelestarian sumber air, pemberdayaan P3A Dharma Tirta, dan pencegahan alih fungsi lahan beririgasi.","transitional_provisions","1. Untuk pemakai air irigasi yang telah memiliki izin penggunaan air irigasi dan Hak Guna Air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun sudah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. P3A Dharma Tirta yang telah dibentuk dan berbadan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus masih tetap diakui keberadaannya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 31, dan Pasal 39 ayat (1) dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KUDUS REGENCY GOVERNMENT
KUDUS REGENCY REGULATION
NUMBER 14 OF 2004
CONCERNING
IRRIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUDUS,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to realize the sustainability of the irrigation system and to increase effectiveness, efficiency, productivity and innovative opportunities in the development and management of irrigation, it is necessary to regulate irrigation in Kudus Regency;
that based on Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government and Government Regulation Number 25 of 2000 concerning the Authority of the Government and the Authority of the Province as an Autonomous Region, the Kudus Regency Government is given the authority to regulate irrigation within its territory;
that in connection with the aforementioned intentions in letters a and b above, it is necessary to stipulate this with a Regional Regulation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd176a34-a1c1-4627-abfb-18b06cbb5b0b","actionData","errors"]