[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd172022-5c3a-4a1e-ba33-f40465b0a257","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2004","number","12","year","2004","published_date","2004-03-08","effective_date","2004-10-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan - organisasi - dan - tata - kerja - dinas - tenaga - kerja - dan - transmigrasi - kabupaten - bogor
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Kab. Bogor Tahun 2004 No. 162
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untu melaksanakan tugas kewenangan Perda dibidang tenaga kerja dan transmigrasi serta dalam memberikan elayanan kepada masyarakat maka perlu membentuk Perda tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Dinas Tenaga erja Dan Transmigrasi Kab Bogor. \n Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 97 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubha dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; Perda ab Bogor No. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2004. \n Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional,Tata Kerja, epegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2004. \n 34 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas ini bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang tersebut, dengan fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis operasional, penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja, pelatihan kerja, produktivitas kerja, penggunaan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja, pengawasan norma ketenagakerjaan, pemberian perizinan dan pelayanan umum, pengawasan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pengawasan norma kerja, pengawasan norma tenaga kerja perempuan dan anak, pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja, pelaksanaan ketransmigrasian, pelaksanaan tugas pembantuan, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

Organisasi Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha (dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan), Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja (dengan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Seksi Pelatihan Kerja), Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja (dengan Seksi Bina Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Seksi Bina Organisasi Ketenagakerjaan), Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan (dengan Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)), Bidang Transmigrasi (dengan Seksi Identifikasi Potensi Transmigrasi dan Seksi Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi), Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing bagian memiliki tugas dan fungsi spesifik yang mendukung tugas utama Dinas. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

","transitional_provisions","1. Kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.\n2. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan harus disertai dengan penataan aspek Personalia, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.\n4. Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh penataan organisasi berdasarkan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.\n5. Uraian tugas jabatan pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 12 OF 2004
CONCERNING
ESTABLISHMENT, ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
OF THE
OFFICE OF
LABOR AND TRANSMIGRATION
BOGOR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to carry out the duties of the Regional Government's authority in the field of
labor and Transmigration and in order to provide services to the community, it needs to be carried out by the Regional Office as an implementing element of the Regional Government which continuously organizes the function of formulating technical policies in accordance with the scope of its duties, granting permits and implementing public services;
that based on the considerations as referred to in letter a and in order to make effective the role, position and implementation of main tasks and functions in the field of
labor and transmigration in accordance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd172022-5c3a-4a1e-ba33-f40465b0a257","actionData","errors"]