[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd126e45-75d8-4ad5-b889-cd31bd5df695","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2005","number","2","year","2005","published_date","2005-03-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Pengelolaan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pasar
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2005/No.3 Seri. E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pasar
ABSTRAK:	\n \n bahwa pasar merupakan aset Daerah sebagai salah satu potensi Daerah yang mempunyai peran cukup penting dalam rangka peningkatan kemampuan Daerah dan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pasar bagi kepentingan Daerah dan pedagang yang lebih optimal, perlu adanya pengelolaan pasar yang terencana, terpadu, teratur dan tertib; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 7 T ahun 1984 tentang Pasar dan Pemungutan Retribusinya dipandang tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan untuk kemudian ditetapkan Peraturan Daerah yang baru; bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pengelolaan Pasar; \n Undang-Undang Nomor \r\n13 Tahun \r\n1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan pasar. Hal-hal yang diatur antara lain tentang jenis pasar, pengelolaan pasar, penyidikan, sanksi administrasi serta ketentuan pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2005. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pasar dan Pemungutan Retribusinya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan pasar di Kabupaten Klaten, meliputi pasar desa dan pasar daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pasar yang terencana, terpadu, teratur, dan tertib.

Ketentuan Substansial:

Pasar Desa: Pengelolaan pasar desa meliputi penyediaan fasilitas, pengaturan, pengurusan, penertiban, dan pemeliharaan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Bupati melakukan pembinaan di bidang administrasi dan pemungutan retribusi. Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak lain serta mendirikan, memindahkan, atau menghapus pasar desa sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh hasil penerimaan pasar desa menjadi pendapatan desa.

Pasar Daerah: Pengelolaan pasar daerah meliputi penyediaan fasilitas, pengaturan, pengurusan, penertiban, pemeliharaan, dan pembinaan pasar. Bupati bertanggung jawab atas pengelolaan pasar daerah dan dapat menunjuk pejabat teknis untuk melaksanakan pengelolaan. Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, atau pemindahan pasar daerah dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, dengan mengutamakan kepentingan pedagang yang telah ada dan memenuhi persyaratan teknis dan estetika. Setiap orang atau badan dapat melaksanakan pembangunan fasilitas pasar atas biaya sendiri setelah mendapat izin tertulis dari Bupati dan dikenakan retribusi. Pengelolaan pasar daerah yang berada di wilayah desa dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan desa dan dapat bekerjasama dengan desa yang bersangkutan.

Hak dan Kewajiban: Pemerintah Kabupaten berhak memungut retribusi, melakukan penertiban, dan memberikan izin dasaran tetap/izin penggunaan kios. Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas pasar dan pelayanan perizinan. Pedagang berhak mendapatkan fasilitas pasar dan izin penggunaan. Pedagang wajib membayar retribusi, membersihkan tempat dasaran, memelihara fasilitas pasar, dan ikut mewujudkan ketertiban pasar.

Larangan: Pedagang dilarang memperjualbelikan barang yang dilarang, barang yang mudah terbakar atau meledak, barang dagangan yang tidak sesuai dengan tempat yang ditetapkan, meletakkan barang dagangan di jalan, menggunakan kios untuk tempat tinggal, mengubah bangunan tanpa izin, dan memindahtangankan penggunaan tempat dasaran tanpa izin.

","transitional_provisions","1. Pasar Desa yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, secara bertahap diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa dengan memperhatikan kesiapan dan kemampuan Desa yang bersangkutan.\n2. Pasar swasta/milik perorangan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap dikelola oleh swasta/perorangan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\n3. Izin penggunaan tempat dasaran untuk kios, los dan halaman pasar yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin pemakaian tempat dasaran tersebut.\n4. Pemegang izin penggunaan tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperbarui Izinnya berdasarkan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin penggunaan tenpat dasaran.","sanctions","1. Izin Penggunaan Tempat Dasaran dapat dicabut apabila Pemegang Izin melanggar ketentuan dan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-udangan yang berlaku.\n2. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13, 14, 20 Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), serta pencabutan Izin penggunaa tempat dasaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 2 OF 2005
ON
MARKET MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n

Considering:

that the market is a regional asset as one of the regional potentials that has a significant role in increasing regional capacity and community welfare;
that in order to improve market services for the benefit of the Region and traders in a more optimal way, it is necessary to have planned, integrated, orderly and organized market management;
that based on the considerations in letters a and b above, the Regional Regulation of Klaten Level II Region Number 7 of 1984 concerning Markets and Levying of Retribution is deemed no longer appropriate, therefore it needs to be revoked and then a new Regional Regulation is established;
that based on the matters in letters a, b, and c above, it is necessary to stipulate a Klaten Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd126e45-75d8-4ad5-b889-cd31bd5df695","actionData","errors"]