[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd0c30d0-4547-43b5-af16-c7e5631b4388","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2009","number","3","year","2009","published_date","2009-09-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Langkat","place_of_enactment","Stabat","theme","RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/ No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 41 Tahun 2000 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2002.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Langkat. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 41 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Hak Penduduk: Setiap penduduk berhak memperoleh pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, informasi tentang tata cara dan syarat-syaratnya, dokumen penduduk (KTP dan KK), serta perlindungan atas data pribadi.
Kewajiban Pelaporan: Setiap orang yang mengalami peristiwa kependudukan wajib melapor ke dinas terkait.
Penduduk Rentan Adminduk: Penduduk rentan adminduk (korban bencana alam, kerusuhan sosial, orang terlantar, komunitas terpencil) diberikan dokumen kependudukan tanpa dipungut biaya.
Ruang Lingkup Pencatatan Sipil: Meliputi pencatatan peristiwa penting, penerbitan kutipan dan salinan akta, pendokumentasian data, dan pendayagunaan hasil pencatatan.
Objek Retribusi: Objek retribusi adalah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, dll. Subjek retribusi adalah setiap orang yang mendapat pelayanan penerbitan dokumen-dokumen tersebut.
Tarif Retribusi: Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah.
Denda Administratif: Pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif.

","transitional_provisions","1. KTP yang ditanda-tangani Camat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis / berakhir.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LANGKAT REGENCY
NUMBER 3 OF 2009
CONCERNING
LOCAL FEE FOR POPULATION REGISTRATION SERVICES
AND CIVIL REGISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LANGKAT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Regional Regulation of Langkat Regency Number 41 of 2000 concerning Fees for Printing ID Cards and Civil Registration Certificates as amended by Regional Regulation of Langkat Regency Number 5 of 2002, is no longer in accordance with current developments, both in terms of the legality of its formation and the local fee rates, so it needs to be changed by issuing a new Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Local Fee for Population Registration Services and Civil Registration;

In View of:

Law Number 7 Drt of 1956 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd0c30d0-4547-43b5-af16-c7e5631b4388","actionData","errors"]