[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd0b227c-b4b8-44f7-8eca-b418e0812b3d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2001","number","5","year","2001","published_date","2001-07-11","effective_date","2001-07-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2001/NO.18, TLD No.18, LL PROV. KALBAR: 12 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan semakin meningkatnya pemanfaatan lingkungan hidup sebagai ruang kegiatan dan tuntutan internasional, yaitu perlunya dipelihara hajat hidup orang banyak dan agar tetap bermanfaat bagi kehidupan serta makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan pengujian kualitas lingkungan; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.11 Tahun 1974, UU No.8 Tahun 1981, UU No.5 Tahun 1984, UU No.23 Tahun 1992, UU No.23 Tahun 1997, UU No.18 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999, PP No.22 Tahun 1982, PP No.20 Tahun 1990, PP No.27 Tahun 1991, PP No.35 Tahun 1991, PP No.20 Tahun 1997, PP No.19 Tahun 1999, PP No.18 Tahun 1999, PP No.41 Tahun 1999, PP No.27 Tahun 1999, PP No.25 Tahun 2000, Kepres No.44 Tahun 1999, Perda Prov Kalbar Tingkat 1 No.44 Tahun 1999. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Instansi Pelaksana/Pengelola, Tingkat Penggunaan Jasa, Jenis Pengujian, Prinsip, Sasaran Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan Dan Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Penagihan, Pengawasan, Ketentuan Pidana, Penyidikan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2001. \n Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 3 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.34 Tahun 2000 (Lembaran Tahun 2000 No.246);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan di Kalimantan Barat. Latar belakangnya adalah peningkatan pemanfaatan lingkungan hidup dan perlunya pemeliharaan kualitas lingkungan untuk kepentingan masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk menyediakan sumber pendapatan daerah melalui retribusi jasa usaha atas pengujian kualitas lingkungan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Obyek Retribusi**: Meliputi pengujian kualitas air (air laut, air bawah tanah, air estuari, air permukaan, dan air lain yang memerlukan pengujian), tanah (dan segala macam yang mencemari), dan udara (udara ambien, emisi, kebisingan, kebauan, getaran).\n2. **Subyek Retribusi**: Orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan pengujian kualitas lingkungan dari Pemerintah Daerah.\n3. **Penggolongan Retribusi**: Digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.\n4. **Instansi Pelaksana/Pengelola**: Pemerintah Daerah menunjuk instansi pelaksana/pengelola untuk melaksanakan pengujian kualitas lingkungan.\n5. **Tingkat Penggunaan Jasa**: Diukur berdasarkan parameter baku mutu, jenis pengujian, jenis bahan, jenis peralatan dan jasa laboratorium serta jasa pengambilan sampel.\n6. **Jenis Pengujian**: Meliputi bidang pemeriksaan atau pengujian fisika, kimia, mikrobiologi dan radioaktif.\n7. **Tarif Retribusi**: Ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa ditambah keuntungan yang layak, dengan persentase tertentu untuk bahan pengujian, alat uji, jasa laboratorium, teknik pemeriksaan, dan keuntungan layak.\n8. **Wilayah Pemungutan**: Wilayah Daerah tempat pelayanan jasa Pengujian Kualitas Lingkungan atau tempat yang ditunjuk.\n9. **Saat Retribusi Terutang**: Pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang sah.\n10. **Kewajiban Wajib Retribusi**: Mengisi SPORD dengan jelas, benar, dan lengkap.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.\n3. Wajib Retribusi dan atau pejabat yang dengan sengaja melakukan penggelapan Retribusi yang harus dibayar wajib Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali kerugian yang dialami oleh Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 18 YEAR 2001 SERIES B NUMBER 2

REGIONAL REGULATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 5 YEAR 2001
CONCERNING
ENVIRONMENTAL QUALITY TESTING RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN

\n \n \n

Considering:

That with the increasing utilization of the environment as a space for activities and international demands, namely the need to maintain the livelihood of many people and to remain beneficial for life and other living things, it is necessary to conduct environmental quality testing;
That in order for Environmental Quality Testing to be carried out properly as one source of Regional Revenue, it is necessary to have appropriate regulations between the types of environmental quality testing services and the costs charged to the public as service users in the form of Retribution for business services;
That based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd0b227c-b4b8-44f7-8eca-b418e0812b3d","actionData","errors"]