[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd08cadd-61a9-4c2e-a69e-167d03c9c685","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten No. 11 Tahun 2015","number","11","year","2015","published_date","2015-08-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4a3af574-587c-47a5-bbb2-c250e59cd900","Wilayah Kedaulatan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Garis Sempadan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

teritorial - garis sempadan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2015/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Garis Sempadan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan Sempadan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 11 Tahun 1992 tentang Garis Sempadan Pagar dan Bangunan, dan dengan adanya kebutuhan pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diganti dengan peraturan yang baru. Serta untuk menindaklanjuti ketentuan dalam\r\nPasal 2 dan Pasal 78 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, Pemerintah\r\nKabupaten/Kota di Jawa Tengah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Garis\r\nSempadan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22\r\nTahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun\r\n2010; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011; \n 1. maksud dan tujuan\r\n2. ruang lingkup\r\n3. garis sempadan sungai\r\n4. garis sempadan saluran irigasi\r\n5. garis sempadan danau, waduk, dan mata air\r\n6. garis sempadan jalan\r\n7. garis sempadan jalan kel kereta api\r\n8. garis sempadan pagar\r\n9. garis sempadan bangunan\r\n10. garis sempadan jaringan pipa minyak dan gas bumi\r\n11. pemanfaatan dan penguasaan pada daerah sempadan\r\n12. pengendalian \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah\r\nKabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 11 Tahun 1992 tentang Garis\r\nSempadan Pagar dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah\r\nTingkat II Klaten Nomor 2 Tanggal 9 Pebruari 1993 Seri D Nomor 1)\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 70 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 11 Tahun 1992 tentang Garis Sempadan Pagar dan Bangunan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang garis sempadan di Kabupaten Klaten. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan, serta untuk menggantikan Peraturan Daerah lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Penetapan garis sempadan untuk berbagai objek seperti sungai (bertanggul dan tidak bertanggul, di dalam dan di luar kawasan perkotaan), saluran irigasi (bertanggul dan tidak bertanggul), danau, waduk, mata air, jalan (arteri, kolektor, lokal, lingkungan, inspeksi, jembatan, persimpangan, tikungan, masuk), jalan rel kereta api, pagar, bangunan, serta jaringan pipa minyak dan gas bumi.
Pengaturan pemanfaatan dan penguasaan daerah sempadan untuk berbagai kegiatan seperti budidaya pertanian, kegiatan niaga, pemasangan reklame, jaringan utilitas, prasarana lalu lintas air, dan bangunan pengawas.
Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan melalui pengawasan, penertiban, dan mekanisme perizinan.

Peraturan ini bertujuan untuk menjadi landasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan agar terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan, serta menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

","transitional_provisions","1. Semua kegiatan yang ada di Daerah Sempadan yang tidak sesuai dengan fungsi Daerah Sempadan harus disesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.\n2. Semua kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak negatif terhadap fungsi Daerah Sempadan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini harus sudah dipindahkan.\n3. Untuk bangunan yang memiliki izin pelaksanaan penyesuaiannya dilakukan pada saat mengubah bangunan kecuali bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.\n4. Pada daerah-daerah yang sudah terbangun karena didasarkan pertimbangan tertentu akan diatur pelaksanaanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Selain sanksi pidana, pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan pengembalian fungsi atas beban biaya yang bersangkutan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","Perda Kab. Klaten No. 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/334443/perda-kab-klaten-no-6-tahun-2025","58aa138f-53d2-44cc-a6a4-0fd1f2181818","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KLATEN
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 11 OF 2015
CONCERNING
SETBACK LINES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of regional development planning as a guideline for all Sempadan utilization activities in an optimal, harmonious, balanced, integrated, orderly, sustainable, and continuous manner, the Klaten Regency Government has stipulated Klaten Level II Regional Regulation Number 11 of 1992 concerning Fence and Building Setback Lines;
that with the need for development and the evolution of laws and regulations, the Regional Regulation as referred to in letter a is no longer relevant, therefore it needs to be replaced with a new regulation;
that to follow up on the provisions in Article 2 and Article 78 of Central Java Province Regional Regulation Number 11 of 2004 concerning Setback

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd08cadd-61a9-4c2e-a69e-167d03c9c685","actionData","errors"]