[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd048ae4-00c9-43de-8b38-aef5a4f4edb4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2025","number","19","year","2025","published_date","2025-06-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sungai Penuh","place_of_enactment","Sungai Penuh","theme","Tata Cara Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 19, BD 2025 (19): 17 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Tata Cara Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha \n UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Sungai Penuh No.2 Tahun 2023; Perda Sungai Penuh No.1 Tahun 2024; \n Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pendaftaran dan Pendataan Retribusi, Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran, Pemeriksaan, Penagihan, Keberatan Banding, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Retribusi, Pemanfaatan Data, dan Penetapan Target, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi, Pengawasan, serta Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2025. \n 17 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2025 ditetapkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pemungutan retribusi yang mencakup pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, pemeriksaan, penagihan, hingga pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. Pemerintah Daerah berwenang melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap subjek dan objek retribusi, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar daerah. Besaran retribusi terutang ditetapkan berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi, yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis atau kupon. Selain itu, peraturan ini memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam optimalisasi pemungutan retribusi, dengan catatan tidak menambah beban wajib retribusi. Kebijakan ini juga mengatur mekanisme keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi bagi wajib retribusi tertentu, serta menetapkan bahwa pemanfaatan penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa usaha tersebut.","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari retribusi terutang, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY
MAYOR OF SUNGAI PENUH
PROVINCE OF JAMBI
REGULATION OF THE MAYOR OF SUNGAI PENUH
NUMBER 19 OF 2025
ON
PROCEDURES FOR THE COLLECTION OF BUSINESS SERVICE FEES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUNGAI PENUH,

Considering :	that to implement the provisions of Article 113 paragraph (7) of the Sungai Penuh City Regional Regulation Number 1 of 2024 on Regional Taxes and Regional Fees, it is necessary to establish a Mayor Regulation on Procedures for the Collection of Business Service Fees.
Bearing in Mind :	Law Number 17

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd048ae4-00c9-43de-8b38-aef5a4f4edb4","actionData","errors"]