[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcfb215e-6ddf-4084-9b90-9f896faf0e42","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2025","number","11","year","2025","published_date","2025-08-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Madiun","place_of_enactment","Madiun","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/A
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950, UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU NO 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP No 49 Tahun 1982, PP No 8 Tahun 2006, PP No 71 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2019, PP No 1 Tahun 2024, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 11 Tahun 2017, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kota Madiun No 6 Tahun 2017, Perda Kota Madiun No 2 Tahun 2023, Perda Kota Madiun No 9 tahun 2023, Perda Kota Madiun No 10 Tahun 2023, Perda Kota Madiun No 10 Tahun 2024, Perda Kota Madiun No 14 Tahun 2024 \n Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2025. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2024. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini menyajikan laporan keuangan yang meliputi:

Laporan Realisasi Anggaran: Menjelaskan pendapatan daerah sebesar Rp 1.171.513.055.718,60 dan belanja daerah sebesar Rp 1.172.206.504.141,49, sehingga terdapat defisit sebesar (Rp 693.448.422,89). Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan sebesar Rp 113.953.605.152,46 dan pengeluaran sebesar Rp 0.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: Menunjukkan saldo anggaran lebih awal sebesar Rp 113.953.605.152,46 dan saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp 113.260.156.729,57.
Neraca: Menunjukkan jumlah aset sebesar Rp 2.877.511.028.803,11, jumlah utang sebesar Rp 18.093.306.616,16, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp 2.859.417.722.186,95.
Laporan Operasional: Menunjukkan pendapatan laporan operasional sebesar Rp 1.219.995.775.508,42 dan beban operasi sebesar Rp 1.166.743.698.594,63, sehingga terdapat surplus sebesar Rp 53.252.076.913,79.
Laporan Arus Kas: Menunjukkan saldo kas awal sebesar Rp 114.554.737.972,46 dan saldo kas akhir sebesar Rp 113.260.156.729,57.
Laporan Perubahan Ekuitas: Menunjukkan ekuitas awal sebesar Rp 2.806.862.353.839,15 dan surplus laporan operasional sebesar Rp 53.326.812.559,79, sehingga ekuitas akhir menjadi Rp 2.859.417.722.186,95.

Peraturan ini juga mengatur bahwa uraian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MADIUN
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF MADIUN
NUMBER 11 OF 2025
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2024

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MADIUN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that in order to implement the provisions in Article 23 paragraph (4) of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2024; \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 16 of 1950 on the Establishment of Large City Regions within the Province of East Java, Central Java, West Java and in the Special Region of Jogjakarta (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcfb215e-6ddf-4084-9b90-9f896faf0e42","actionData","errors"]