[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fce1c59a-657a-4278-b70e-e313791cefcc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-07-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lumajang","place_of_enactment","Lumajang","theme","Pembentukan Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PRODUK HUKUM
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2016 No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, sehingga harus dapat dipertanggungjawaban dari aspek kewenangan, substansi dan prosedur.\r\nb. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan\tproduk hukum daerah yang baik dan berkualitas, diperlukan suatu pedoman mengenai tata cara dan metode yang pasti, baku dan standar, sehingga tidak bertentangan\tdengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan serta tetap berada dalam satu kesatuan sistem hukum nasional;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b., perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. \n Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan dan Pembinaannya;\r\nPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 199);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. \n Peraturan ini berisi tentang:\r\n1. ketentuan umum;\r\n2. Maksud, Tujuan,azas dan ruang lingkup ditetapkannya Perda ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah;\r\n3. Produk hukum daerah;\r\n4. Perencanaan;\r\n5. Penyusunan rancangan Perda, rancangan perbup dan rancangan Peraturan DPRD;\r\n6. Penyusunan keputusan bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD;\r\n7. Pembahasan produk hukum daerah berbentuk peraturan;\r\n8. Pembinaan;\r\n9. Nomor Register;\r\n10. Penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi;\r\n11. Pembatalan;\r\n12. Penyebarluasan;\r\n13. Partisipasi Masyarakat;\r\n14. Ketentuan lain-lain;\r\n15. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 45 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Lumajang. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas, serta untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sesuai dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan ini mengatur jenis-jenis produk hukum daerah, yang meliputi peraturan (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD) dan penetapan (Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD). Perda memuat materi muatan tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan materi muatan lokal sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini juga mengatur perencanaan penyusunan Perda yang dilaksanakan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Penyusunan Propemperda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Selain itu, diatur pula mengenai penyusunan Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati, dan Rancangan Peraturan DPRD, termasuk penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Selanjutnya, peraturan ini mengatur pembahasan produk hukum daerah berbentuk peraturan, pembinaan yang meliputi evaluasi dan fasilitasi, nomor register, penetapan, penomoran, pengundangan, autentifikasi, pembatalan, penyebarluasan, dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Perda dapat memuat ketentuan mengenai sanksi tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.\n2. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n3. Selain sanksi sebagaimana dimaksud, Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LUMAJANG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF LUMAJANG REGENCY
NUMBER 6 YEAR 2016
CONCERNING
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LUMAJANG,

\n\n \n \n

Considering:

that regional legal products are regional laws and regulations formed in the context of organizing Regional Government as a manifestation of the implementation of regional autonomy, so that they must be accountable from the aspects of authority, substance and procedure;
that to ensure legal certainty in the formation of good and quality regional legal products, a guideline is needed regarding procedures and methods that are definite, standard and standardized, so that they do not conflict with higher laws and regulations, public interest and/or morality and remain within a single national legal system;
that based on the considerations as referred to in letters

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fce1c59a-657a-4278-b70e-e313791cefcc","actionData","errors"]