[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcdfff3a-fdd3-4e15-9127-d85cc16e2919","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perizinan Usaha Perikanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 4 Tahun 2010","number","4","year","2010","published_date","2010-10-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serang","place_of_enactment","Ciruas","theme","Perizinan Usaha Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan Usaha Perikanan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/NO.797
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Usaha Perikanan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sumber daya ikan merupakan salah satu potensi penting untuk menunjang pembangunan daerah, sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya perlu dilakukan secara optimal, berdaya guna dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestariannya, diharapkan mampu mewujudkan pemerataan keadilan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat; \r\nb. bahwa pengelolaan dan pemenfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan diharapkan mampu mewujudkan pemerataan keadilan yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat; \n UU No, 23 Tahun 2000, UU 31 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 54 Tahun 2002, PP No. 38 Tahun 2007, Perda Kab. Serang No. 1 Tahun 2005, Perda Kab. Serang No. 9 Tahun 2008 \n 1. ketentuan umum;2. wilayah usaha perikanan;3. jenis usaha perikanan;4. izin usaha perikanan;5. kewenangan penertiban izin;6. tata cara memperoleh izin usaha perikanan;7. masa berlaku izin usaha perikanan ;8. kewajiban pemegang izin;9. pencabutan izin usaha perikanan;10. pembinaan , penagawasan dan pengendalian;11. kemitraan ;12. penyidikan;13. ketentuan pidana;14. ketentuan peralihan;15. ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n Peraturan Bupati mengenai teknis pelaksanaan izin usaha perikanan \n 26 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan usaha perikanan di Kabupaten Serang. Latar belakangnya adalah potensi sumber daya ikan yang penting untuk pembangunan daerah, sehingga perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Tujuannya adalah mewujudkan pemerataan keadilan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Ketentuan substansial meliputi:

Jenis usaha perikanan yang diatur: perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan.
Jenis izin usaha perikanan: Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
Kewajiban memiliki SIUP bagi perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap, budidaya, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan.
SIUP wajib didaftar ulang setiap 2 tahun.
SIPI wajib dimiliki setiap kapal perikanan sebelum melakukan penangkapan ikan.
SIKPI wajib dimiliki setiap kapal perikanan sebelum melakukan pengangkutan ikan.
Nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dibebaskan dari kewajiban memiliki SIUP, namun kapal perikanan mereka wajib didaftarkan kepada Dinas.
Bupati berwenang memberikan izin, dan dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas.
Masa berlaku SIUP perikanan tangkap adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang. SIUP perikanan budidaya berlaku selama perusahaan masih beroperasi. SIPI dan SIKPI berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang.
Pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan dalam izin, mengajukan perubahan izin jika ada perubahan data, menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala, memberdayakan masyarakat setempat, dan menjaga kelestarian lingkungan.

","transitional_provisions","1. Izin usaha perikanan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan wajib didaftar ulang sesuai dengan ketentuan dalam Peratuan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SERANG REGENCY
NUMBER: 797
YEAR: 2010

REGULATION OF SERANG REGENCY
NUMBER 4 OF 2010
CONCERNING
FISHERY BUSINESS LICENSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SERANG,

\n\n \n \n

Considering:

that fish resources are an important potential
to support regional development,
so that their management and utilization need to be
carried out optimally, efficiently and
sustainably by paying attention to their preservation,
it is hoped that it will be able to realize equitable justice
and can improve the standard of living of the community;
that sustainable management and utilization of fish resources
is expected to realize
equitable justice which in turn can
improve the standard of living of the community;
that the fishery business is a potential business activity
so that the implementation of its activities
needs to be regulated through a mechanism
licensing in the context of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcdfff3a-fdd3-4e15-9127-d85cc16e2919","actionData","errors"]