[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcd772b1-ff42-461a-841f-b773dc69acbc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN\r\nPELINDUNGAN MASYARAKAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Probolinggo","place_of_enactment","Probolinggo","theme","PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN\r\nPELINDUNGAN MASYARAKAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keamanan dan ketertiban umum
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kota Probolinggo Tahun 2021 No 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN\r\nPELINDUNGAN MASYARAKAT
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan sebagian urusan pemerintah wajib yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, aman, nyaman, dan menumbuhkan rasa disiplin dalam berprilaku bagi setiap masyarakat;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah harus segera membentuk atau menyesuaikan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait materi dimaksud;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat; \n Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 \n peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat; Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. wewenang dan tanggung jawab;\r\nb. ketertiban umum dan ketentraman;\r\nc. pelindungan masyarakat;\r\nd. pelaksanaan penegakan ketertiban umum dan ketentraman;\r\ne. peran serta masyarakat; dan\r\nf. pembinaan dan pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :\r\na. Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 8); dan\r\nb. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 12);\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n jumlah 30 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 8);\n2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 12);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum, ketentraman, dan pelindungan masyarakat di Kota Probolinggo. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman yang mencakup berbagai bidang seperti tertib jalan, angkutan jalan, sungai, lingkungan, sosial, usaha, pendidikan, kesehatan, dan penanganan bencana.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- Kewenangan Wali Kota dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, termasuk pencegahan dan penanganan gangguan, pembinaan masyarakat, dan penegakan peraturan daerah.\n- Peran Satpol PP dalam melakukan deteksi dini, pembinaan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa.\n- Larangan dan kewajiban bagi masyarakat terkait berbagai aspek ketertiban umum, seperti larangan menghambat jalan, membuang sampah sembarangan, melakukan perbuatan asusila, berjudi, dan lain-lain.\n- Kewajiban memiliki izin untuk kegiatan usaha dan mematuhi protokol kesehatan saat terjadi bencana.\n- Pengaturan mengenai pelindungan masyarakat melalui Satlinmas.\n- Pengaturan mengenai sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana.\n\nSanksi administratif meliputi:\n1. Peringatan lisan atau tertulis.\n2. Penghentian sementara atau tetap kegiatan.\n3. Pencabutan izin sementara atau tetap.\n4. Penutupan usaha.\n5. Pemulihan kondisi semula.\n6. Denda administratif hingga Rp250.000 untuk perorangan dan Rp50.000.000 untuk badan atau korporasi.\n\nSanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PROBOLINGGO
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PROBOLINGGO CITY
NUMBER 6 OF 2021
ON
THE ORGANIZATION OF PUBLIC ORDER, PEACE AND
COMMUNITY PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PROBOLINGGO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that Public Order, Peace and Community Protection are part of the implementation of regional autonomy and are part of the mandatory government affairs that aim to create an orderly, safe, comfortable life and foster a sense of discipline in behaving for every community;
that based on the provisions of Article 40 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 26 of 2020 concerning the Implementation of Public Order, Peace and Community Protection, the Regional Government must immediately form or adjust Regional Regulations or Regional Head Regulations related to the material in question;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcd772b1-ff42-461a-841f-b773dc69acbc","actionData","errors"]