[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcd35ece-76bc-4918-b3e5-f2cfbf233ce5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2012 tentang PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DI ATAS TANAH HAK MILIK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DI ATAS TANAH HAK MILIK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kehutanan - perkebunan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.27 TLD NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DI ATAS TANAH HAK MILIK
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa keberadaan sumber daya hutan memiliki potensi untuk\r\nmeningkatkan daya dukung lahan dan memberi manfaat bagi\r\npembangunan dan kesejahteraan daerah apabila dikelola secara\r\noptimal;\r\nb. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah di bidang\r\nkehutanan menyangkut pemanfaatan hasil hutan kayu di atas\r\ntanah milik diperlukan pengaturan;\r\nc. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten\r\nSelayar Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat\r\ndalam Wilayah Kabupaten Selayar, dipandang tidak efektif\r\ndalam mengendalikan dan menertibkan pengelolaan hutan\r\nrakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga perlu\r\nditinjau kembali. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);\r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4437) sebagaiman telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008\r\nNomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4844);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten\r\nKepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889). \n (1) Tanah yang telah dibebani hak atas tanah dapat ditunjuk sebagai hutan hak\r\nmilik menurut fungsinya.\r\n(2) Hutan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :\r\na. Sertifikat Hak Milik, Letter C, Girik atau surat keterangan lain yang diakui\r\noleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan;\r\nb. Sertifikat Hak Pakai atau \r\nc. Surat dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau\r\nbukti kepemilikan lainnya.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2012. \n 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat Dalam Wilayah Kabupaten Selayar.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemanfaatan hasil hutan kayu di atas tanah hak milik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Latar belakangnya adalah perlunya pengendalian pemanfaatan kayu rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengendalikan pemanfaatan kayu rakyat, menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, dan mengendalikan laju kerusakan lahan dan air. Peraturan ini mengatur status hutan hak milik berdasarkan fungsinya (lindung, konservasi, produksi) dan mengharuskan setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan kayu rakyat untuk memperoleh rekomendasi teknis dari Bupati cq. Kepala SKPD.

Rekomendasi teknis diterbitkan jika memenuhi persyaratan lokasi yang dimohonkan berfungsi produksi, tidak berada pada daerah hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi, dan tidak dalam sengketa. Pemegang rekomendasi teknis wajib menyediakan bibit untuk peremajaan, melakukan tebang pilih, mematuhi petunjuk teknis SKPD, dan melakukan penatausahaan hasil hutan. Perencanaan pemanfaatan kayu rakyat dilaksanakan melalui inventarisasi oleh SKPD, yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati untuk menetapkan fungsi hutan kayu di atas tanah hak milik.

Pengangkutan kayu rakyat harus dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil hutan dan foto copy rekomendasi teknis. Pemanfaatan kayu rakyat dilakukan dengan sistem tebang pilih, kecuali untuk kepentingan peremajaan atau pembangunan fasilitas umum yang dapat dilakukan dengan sistem tebang habis.

","transitional_provisions","1. Izin Pengelolaan Hutan Rakyat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEPULAUAN SELAYAR
REGIONAL REGULATION OF KEPULAUAN SELAYAR REGENCY
NUMBER 4 OF 2012
CONCERNING
UTILIZATION OF TIMBER FOREST PRODUCTS ON FREEHOLD LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEPULAUAN SELAYAR,

Considering:

that the existence of forest resources has the potential to increase land carrying capacity and provide benefits for regional development and welfare if managed optimally;
that in order to implement regional authority in the field of forestry concerning the utilization of timber forest products on freehold land, regulation is required;
that several provisions in the Regional Regulation of Selayar Regency Number 7 of 2002 concerning Community Forest Management in the Selayar Regency Area are considered ineffective in controlling and regulating community forest management in Kepulauan Selayar Regency, so it needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcd35ece-76bc-4918-b3e5-f2cfbf233ce5","actionData","errors"]