[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcc82856-9cba-4408-be23-102c52f929f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2019","number","3","year","2019","published_date","2019-08-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ngada","place_of_enactment","Bajawa","theme","Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

NTT - Bank - PMD
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2019/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat melakukan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi melalui penyertaan modal kepada badan usaha Pemerintah Daerah; bahwa Pemerintah Kabupaten Ngada merupakan salah satu pemegang saham. Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang dapat memberikan penyertaan modal daerah sebagai investasi daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur. \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. \n Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Penyertaan Modal; III. Penganggaran; IV. Realisasi; V. Penatausahaan; VI. Hasil Usaha; VII. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2019. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur. \n 6 halaman; Penjelasan : 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Ngada pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (PT Bank NTT). Latar belakang peraturan ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui penyertaan modal pada badan usaha milik daerah, khususnya PT Bank NTT. Tujuan penyertaan modal ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT Bank NTT sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah guna menunjang pembangunan daerah serta meningkatkan kinerja dan pengembangan PT Bank NTT di bidang perbankan.

Penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, akuntabilitas, kepastian nilai, fungsional, dan efisiensi. Bentuk penyertaan modal adalah uang. Total penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang merupakan akumulasi dari penyertaan modal daerah sampai dengan tahun 2018. Dari jumlah tersebut, Rp 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) dianggarkan dalam APBD, dengan alokasi anggaran yang dibagi atas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 11.000.000.000,00, Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.000.000.000,00, dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 5.000.000.000,00.

Penganggaran penyertaan modal daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Realisasi penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT direalisasikan pada APBD tahun berkenaan. Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil usaha penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT merupakan persentase laba usaha dalam bentuk dividen, yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah serta dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Ngada No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara TimurPeraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/70123/perda-kab-ngada-no-4-tahun-2014","49a1a3d2-4a2e-462f-857f-b72f94986812","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NGADA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NGADA
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NGADA REGENCY
NUMBER 3 OF 2019
REGARDING
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN LIMITED LIABILITY COMPANY BANK NUSA TENGGARA TIMUR

\n\n \n \n

CONSIDERING

that the Regional Government in implementing regional autonomy can make efforts to increase regional income sources by increasing economic growth and development through capital participation in Regional Government business entities;
that the Ngada Regency Government is one of the shareholders of the Limited Liability Company Bank Nusa Tenggara Timur which can provide regional capital participation as a regional investment;
that based on the provisions of Article 41 paragraph (5) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury and Article 333 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcc82856-9cba-4408-be23-102c52f929f3","actionData","errors"]