[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcc13ffa-d428-4278-ad99-09b88d1310ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2006","number","10","year","2006","published_date","2006-02-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Partai Politik - Bantuan Keuangan
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD. 2006 (10); 8 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, \r\ntentang Pembentukan Kota Banjar di provinsi Jawa Barat, Kota \r\nAdministratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan \r\nsegala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam\r\npenyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran \r\nserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi \r\nobjektif daerah; bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan \r\nPemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada \r\nPartai Politik, untuk penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan \r\nDaerah; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan, penetapan besarnya bantuan, tata cara pengajuan bantuan keuangan partai politik, penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik, penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik, laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2006. \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2006 mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Latar belakang dari peraturan ini adalah peningkatan status Kota Administratif Banjar menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, yang memerlukan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat.

Tujuan dari bantuan keuangan ini adalah untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi partai politik dalam memperjuangkan tujuan partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Banjar setiap tahun anggaran setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan.

Jumlah bantuan keuangan ditetapkan secara proporsional berdasarkan hasil perolehan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004, dengan besaran sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,- per tahun per kursi. Besaran ini dapat diubah atau ditambah sesuai aturan yang berlaku berdasarkan usulan dari partai politik kepada Walikota melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Tata cara pengajuan bantuan keuangan meliputi penyampaian surat tertulis oleh DPC atau DPD partai politik kepada Walikota dengan melampirkan berbagai dokumen seperti foto copy Surat Keputusan Kepengurusan, NPWP, Surat Keterangan perolehan kursi dari KPU, dan Surat Pernyataan keabsahan dokumen. Tim yang diketuai oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat akan melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan. Penyerahan bantuan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atas nama Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPD atau DPC partai politik.

Partai politik wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kota Banjar kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 10 OF 2006
COPY
on
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that with the enactment of Law Number 27 of 2002, on the Establishment of Banjar City in The Province of West Java, the Administrative City of Banjar has increased its status to become an autonomous region with all the authorities and capabilities it possesses, in its implementation it is necessary to implement the principles of democracy, community participation, equality and justice, accountability and objective conditions of the region;
that in implementing the provisions of Article 5 paragraph (3) of Government Regulation Number 29 of 2005 on Financial Assistance to Political Parties, for its stipulation it needs to be stated in a Regional Regulation.

Bearing in Mind / Having

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcc13ffa-d428-4278-ad99-09b88d1310ef","actionData","errors"]