[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcb3fb64-cf98-4193-9084-e5bd0a79f9ee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-07-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat","place_of_enactment","Saumlaki","theme","Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM – DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2012/NO. 2, TLD NO.119, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 25 HLM.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyediaan air minum baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah, sekaligus disempurnakan cara pengelolaannya. Sasaran peningkatan pembangunan dan pengelolaan air minum adalah dalam usaha meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah di samping berperan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, juga dapat memupuk keuntungan untuk menunjang pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, diperlukan adanya ketentuan-ketentuan pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. \n Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2012. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mengenai Badan Usaha Milik Daerah tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan-ketentuan pokok mengenai Dewan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Latar Belakang dan Tujuan:\nPeraturan ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan penyediaan air minum di daerah perkotaan dan pedesaan, serta menyempurnakan cara pengelolaannya. Sasaran utamanya adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dapat menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dan memupuk keuntungan untuk menunjang pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

Organ PDAM:\n
- Kepala Daerah selaku Pemilik Modal
- Dewan Pengawas
- Direksi
\n
Direksi:\n
- Pengangkatan dan Persyaratan: Direksi diangkat oleh Kepala Daerah melalui uji kelayakan dan kepatutan. Persyaratan meliputi pendidikan S1, pengalaman kerja, sertifikasi pelatihan manajemen air minum, penyajian proposal visi dan misi, bekerja penuh waktu, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Dewan Pengawas, dan lulus uji kelayakan.
- Tugas dan Wewenang: Menyusun perencanaan, koordinasi, pengawasan kegiatan operasional, pembinaan pegawai, pengelolaan kekayaan PDAM, penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan, penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran tahunan, serta laporan kegiatan PDAM.
- Penghasilan dan Cuti: Penghasilan terdiri dari gaji dan tunjangan. Direksi juga berhak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti nikah, cuti bersalin, dan cuti di luar tanggungan PDAM.
- Pemberhentian: Direksi dapat berhenti karena masa jabatan berakhir atau meninggal dunia, atau diberhentikan karena permintaan sendiri, reorganisasi, tindakan merugikan PDAM, bertentangan dengan kepentingan daerah/negara, mencapai batas usia, atau tidak dapat melaksanakan tugas.
\n
Dewan Pengawas:\n
- Pengangkatan dan Persyaratan: Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen. Persyaratan meliputi penguasaan manajemen PDAM, ketersediaan waktu, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Dewan Pengawas/Direksi.
- Tugas dan Wewenang: Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM; memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah; memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran tahunan PDAM.
- Penghasilan: Dewan Pengawas menerima uang jasa dan bagian dari jasa produksi jika PDAM memperoleh keuntungan.
- Pemberhentian: Anggota Dewan Pengawas berhenti karena masa jabatan berakhir atau meninggal dunia, atau diberhentikan karena permintaan sendiri, reorganisasi, kedudukan sebagai pejabat daerah berakhir, mencapai batas usia, tidak dapat melaksanakan tugas, tindakan merugikan PDAM, atau bertentangan dengan kepentingan daerah/negara.
\n
Pegawai:\n
- Pengangkatan dan Kepangkatan: Direksi berwenang mengangkat pegawai PDAM dengan persyaratan tertentu. Kepangkatan pegawai ditentukan berdasarkan golongan ruang.
- Kenaikan Pangkat: Kenaikan pangkat dapat berupa kenaikan pangkat biasa, pilihan, penyesuaian, istimewa, pengabdian, atau anumerta.
- Penghasilan dan Cuti: Pegawai berhak atas gaji, tunjangan, jaminan hari tua, dan bagian dari jasa produksi jika PDAM memperoleh keuntungan. Pegawai juga berhak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti nikah, cuti bersalin, cuti melahirkan, dan cuti di luar tanggungan PDAM.
- Kewajiban dan Larangan: Pegawai wajib memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, mendahulukan kepentingan PDAM, mematuhi kewajiban dan larangan, serta memegang teguh rahasia PDAM dan jabatan. Pegawai dilarang melakukan kegiatan yang merugikan PDAM/Daerah/Negara, menggunakan kedudukan untuk keuntungan pribadi, dan mencemarkan nama baik PDAM/Daerah/Negara.
- Pelanggaran dan Pemberhentian: Pegawai dapat dikenakan hukuman berupa teguran lisan/tertulis, penundaan/penurunan pangkat, pembebasan jabatan, pemberhentian sementara/dengan hormat/tidak dengan hormat.
\n
Dana Pensiun: Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun.
Asosiasi: Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mengenai Badan Usaha Milik Daerah tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST SOUTHEAST MALUKU REGENCY
NUMBER 02 OF 2012
ON
BASIC PROVISIONS OF THE SUPERVISORY BOARD, DIRECTORS AND
EMPLOYEES OF THE REGIONAL DRINKING WATER COMPANY
WEST SOUTHEAST MALUKU REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST SOUTHEAST MALUKU,

\n \n \n

Considering:

that the provision of drinking water both in urban and rural areas needs to be improved to meet the increasing needs, while improving its management;
that the target of increasing the development and management of drinking water is to increase the prosperity and welfare of the people so that it can be enjoyed by all people fairly and evenly;
that the Regional Drinking Water Company is a Regional Owned Enterprise which, in addition to playing a role in carrying out public benefit functions, can also generate profits to support regional development in the context of implementing real, dynamic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcb3fb64-cf98-4193-9084-e5bd0a79f9ee","actionData","errors"]