[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcb18287-bbba-4f1c-a6a8-e18d01ce3535","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 tentang KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-07-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Landak","place_of_enactment","Ngabang","theme","KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pertahanan dan keamanan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/NO.1, LL Kab. Landak : 33 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat yang dinamis, aman, nyaman, tertib dan kondusif diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan; \n Dasar hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PP No. 16 Tahun 2018. \n Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ketertiban Umum; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020. \n 26 Halaman dan 7 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Landak. Latar belakangnya adalah kebutuhan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek ketertiban umum, antara lain:\n\n- **Tertib Jalan dan Angkutan Jalan:** Mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan, larangan melakukan kegiatan yang mengganggu lalu lintas, serta ketentuan terkait kendaraan umum dan angkutan barang.\n- **Tertib Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial:** Mengatur larangan merusak, mengotori, atau menyalahgunakan fasilitas-fasilitas tersebut.\n- **Tertib Kebersihan dan Lingkungan:** Mewajibkan setiap orang atau badan untuk memelihara kebersihan lingkungan dan bangunan.\n- **Tertib Sungai, Saluran Air, Irigasi, Kolam, Waduk, Danau, dan Embung:** Mengatur larangan mengotori, merusak, atau membangun di atas atau di sekitar fasilitas-fasilitas tersebut.\n- **Tertib Bangunan:** Mengatur larangan membangun tanpa izin dan ketentuan terkait keamanan bangunan.\n- **Tertib Perizinan dan Tempat Usaha:** Mewajibkan setiap usaha memiliki izin dan mengatur lokasi serta tanggung jawab pedagang kaki lima.\n- **Tertib Reklame:** Mengatur perizinan dan lokasi pemasangan reklame.\n- **Tertib Kependudukan:** Mewajibkan setiap orang yang tinggal di daerah untuk memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.\n- **Tertib Tempat Hiburan, Permainan Ketangkasan, dan Keramaian:** Mengatur perizinan dan jam operasional tempat hiburan dan permainan.\n- **Tertib Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial:** Mengatur larangan meminta sumbangan di tempat umum dan larangan mengeksploitasi anak untuk mengemis.\n- **Tertib Kesehatan:** Mengatur larangan melakukan praktik pengobatan tanpa izin.\n- **Tertib Bermasyarakat:** Mengatur larangan penyalahgunaan narkoba dan bermain layangan di tempat umum.\n\nPeraturan ini juga mengatur pembinaan, pengendalian, dan pengawasan ketertiban umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu (Pasal 5, 6, 11, 12, 14, 15, 21, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 47, 48, 49, dan 53) dikenakan pidana kurungan paling singkat 3 hari dan paling lama 7 hari atau denda Rp. 100.000,- hingga Rp. 1.000.000,-\n2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu (Pasal 7, 8, 9, 13, 17, 20, 22, 23, 28, 29, 36 huruf a, b, dan e, Pasal 37, 38, 45, 46, dan 50) dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 7 hari dan paling lama 15 hari atau denda Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 5.000.000,-\n3. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu (Pasal 18, 30, dan 40) dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 15 hari dan paling lama 30 hari atau denda Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 50.000.000,-\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 36 huruf c dan d, dan Pasal 44 dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LANDAK
WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF LANDAK REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
TRANQUILITY, PUBLIC ORDER, AND PUBLIC PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LANDAK,

Considering:

that in order to realize a dynamic, safe, comfortable, orderly and conducive social life, it is necessary to have regulations in the field of public order that are able to protect all citizens in the implementation of regional government and development;
that to meet the legal needs of the community and implement the authority of the Regional Government in regulating matters of tranquility, public order and public protection, it is necessary to regulate tranquility, public order and public protection as a replacement for Landak Regency Regional Regulation Number 10 of 2003 concerning Public Order which is no longer in accordance with current conditions;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcb18287-bbba-4f1c-a6a8-e18d01ce3535","actionData","errors"]