[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fca92d72-2bed-41ce-9af5-ee1bf9a688c5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Kota Baubau","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-05-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Baubau","place_of_enactment","Baubau","theme","Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Kota Baubau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYERTAAN-MODAL
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024 NOMOR 9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Kota Baubau
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat,\r\npelayanan kepada masyarakat, peningkatan pendapatan\r\ndaerah, dan pembangunan perekonomian daerah, perlu\r\nmengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat\r\nstruktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah;\r\nb. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah\r\nSulawesi Tenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah yang\r\nperlu didorong untuk semakin berfungsi dalam\r\npertumbuhan ekonomi daerah melalui penambahan\r\npenyertaain modal untuk memenuhi modal inti minimum;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal\r\nDaerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan\r\nDaerah Sulawesi Tenggara dan Kota Baubau; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang\r\nPembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);\r\n3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nmor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor\r\n41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang\r\nBadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6137);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2023\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah\r\nKota Baubau Tahun 2023 Nomor 2). \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II MAKSUD DAN TUJUAN\r\nBAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH\r\nBAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH\r\nBAB V HASIL USAHA\r\nBAB VI PELAPORAN\r\nBAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB VIII PEMERIKSAAN\r\nBAB IX KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024. \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.\n2. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1988 tanggal 8 April 1988 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.\n3. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1993 tanggal 13 Februari 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Baubau ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) dan Kota Baubau. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan kepada masyarakat, pendapatan daerah, dan pembangunan perekonomian daerah, serta memenuhi modal inti minimum Bank Sultra sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020. Tujuan penyertaan modal ini adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dalam bentuk barang dan/atau uang, dengan total sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah. Pembagian keuntungan dari hasil usaha penyertaan modal dihitung secara proporsional antara Daerah dengan Bank Sultra, dan ditetapkan dalam RUPS. Direksi Bank Sultra wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Wali Kota setiap tahun. Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyertaan modal daerah kepada Bank Sultra, dan dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban Bank Sultra.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BAUBAU
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BAUBAU CITY
NUMBER 2 OF 2024
ABOUT
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN LIMITED LIABILITY COMPANY BANK
REGIONAL DEVELOPMENT BANK OF SOUTHEAST SULAWESI AND BAUBAU CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BAUBAU,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve public welfare, services to the community, increase regional income, and regional economic development, it is necessary to develop business activities and strengthen the capital structure of Regional Owned Enterprises;
that the Limited Liability Company Regional Development Bank of Southeast Sulawesi is a Regional Owned Enterprise that needs to be encouraged to further function in regional economic growth through the addition of capital participation to meet the minimum core capital;
that based on the provisions of Article 333 paragraph (1) of Law Number 23 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fca92d72-2bed-41ce-9af5-ee1bf9a688c5","actionData","errors"]