[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fca2f94d-f1bc-4e8a-ac45-479183f644b7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-07-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pati","place_of_enactment","Pati","theme","Pengelolaan Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN AIR TANAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n bahwa air tanah memiliki peranan yang semakin penting dan strategis karena menyangkut kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dalam berbagai keperluan yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam segala bidang; bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Bupati/walikota menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten/kota dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota; bahwa pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah perlu mempertimbangkan kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup, karenanya perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun\r\n2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 \n PERDA ini mengatur tentang Pengelolaan Air Tanah yang bertujuan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2014. \n 43 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan air tanah di Kabupaten Pati. Latar belakangnya adalah pentingnya air tanah bagi kehidupan masyarakat dan perlunya pengelolaan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan, dan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

Ketentuan substansial meliputi:

Asas pengelolaan air tanah: kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.
Prioritas peruntukan air tanah: kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, sanitasi lingkungan, industri, pertambangan, dan pariwisata.
Penggunaan air tanah: pemakaian (untuk kebutuhan pokok, pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha) dan pengusahaan (untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, bahan pembantu produksi).
Perizinan: izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah, yang diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur.
Hak dan kewajiban: pemegang izin berhak memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai izin, serta wajib mentaati ketentuan izin, membayar pajak air tanah, menyampaikan laporan kegiatan, memasang meteran air, membangun sumur resapan, dan ikut melestarikan lingkungan.
Larangan: merusak meteran air, mengambil air sebelum meteran, mengambil air melebihi debit izin, menyembunyikan titik air tanah, memindahkan letak titik air tanah, mengubah konstruksi sumur, dan melanggar ketentuan izin.
Sistem informasi air tanah: pengelolaan data dan informasi mengenai konfigurasi cekungan air tanah, hidrogeologi, potensi air tanah, konservasi, pendayagunaan, kondisi lingkungan, pengendalian, kebijakan, dan kegiatan sosial ekonomi terkait.

Peraturan ini juga mengatur tentang pengembangan air tanah di wilayah non-cekungan, pengendalian daya rusak air tanah, eksplorasi air tanah, evaluasi, pengendalian, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.\n2. Setiap pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah yang belum memiliki izin wajib mengajukan izin paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya peraturan daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PATI
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PATI REGENCY
NUMBER 3 OF 2014
CONCERNING
GROUNDWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PATI,

\n\n \n \n

Considering:

that groundwater has an increasingly important and strategic role because it concerns the basic needs of many people in various necessities that provide benefits to realize welfare for the community in all fields;
that according to the provisions of Article 6 paragraph (5) of Government Regulation Number 43 of 2008 concerning Groundwater, the Regent/mayor compiles and establishes technical policies for groundwater management at the regency/city level with reference to the technical policies for groundwater management at the provincial level and guided by water resource management policies at the regency/city level;
that the use of groundwater and groundwater exploitation needs to consider

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fca2f94d-f1bc-4e8a-ac45-479183f644b7","actionData","errors"]