[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc94214b-44ac-4818-8a22-2a6216d6373a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tenaga Pramubakti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia","short_title","Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017","number","11","year","2017","published_date","2017-07-03","effective_date","2017-07-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6493dc60-cb78-4b71-931e-acd205b9e3b2","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia","short_name","Perka Arsip Nasional","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Arsip Nasional Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Teknis Pengadaan Tenaga Pramubakti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 11, BN 2017 (947) : 7 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia TENTANG Petunjuk Teknis Pengadaan Tenaga Pramubakti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 ini mengatur tentang petunjuk teknis pengadaan tenaga pramubakti di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk memberikan kesempatan berkarir kepada putra putri terbaik yang berkompeten dan memiliki motivasi diri untuk mengisi jabatan pramubakti non-pegawai Aparatur Sipil Negara, serta untuk menertibkan administrasi rekrutmen dan pengangkatan Tenaga Pramubakti.

Peraturan ini menetapkan bahwa Petunjuk Teknis Pengadaan Tenaga Pramubakti merupakan acuan bagi Tim Pelaksana Seleksi dalam melaksanakan pengadaan. Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah untuk menetapkan kualifikasi dan kriteria yang digunakan dalam proses pengadaan, serta menetapkan prosedur, tahapan, dan mekanisme pengangkatan Tenaga Pramubakti di Lingkungan ANRI.

Tugas Tenaga Pramubakti meliputi pelayanan terhadap pimpinan ANRI dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan, serta kegiatan penyiapan prasarana dan sarana serta pelayanan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan unit kerja di Lingkungan ANRI. Syarat umum Tenaga Pramubakti meliputi kompetensi sesuai fungsi dan tugas, sehat jasmani dan rohani, bukan anggota atau pengurus organisasi terlarang, bukan sebagai pegawai honorer yang dibiayai oleh APBN atau APBD, bukan pensiunan PNS/BUMN, dan lulus tes seleksi. Syarat khusus meliputi usia maksimal 25 tahun dan pendidikan minimal Diploma III.

Sekretaris Utama membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tenaga Pramubakti yang bertugas melaksanakan perencanaan kebutuhan tenaga pramubakti, pengumuman pembukaan pendaftaran, tahapan seleksi, dan penyerahan hasil tes. Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan pengangkatan Tenaga Pramubakti untuk jangka waktu tertentu dalam 1 tahun anggaran. Tahapan pengadaan meliputi perencanaan kebutuhan, pengumuman pembukaan penerimaan, pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, psikotes dan wawancara, pengumuman kelulusan, perjanjian kerja, dan penerbitan Keputusan Pengangkatan.

Seleksi pengadaan terdiri atas seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Monitoring dilakukan oleh unit pengawasan untuk memastikan pelaksanaan pengangkatan sesuai ketentuan, dan evaluasi dilakukan untuk menilai kualitas Tenaga Pramubakti.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2017
CONCERNING
TECHNICAL GUIDELINES FOR THE PROCUREMENT OF OFFICE SUPPORT STAFF
WITHIN THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide career opportunities openly to the best and most competent sons and daughters of the nation who have self-motivation to fill the position of office support staff who are non-Civil Apparatus State employees;
that for the orderly administration of recruitment and appointment of Office Support Staff who are non-Civil Apparatus State employees within the National Archives of the Republic of Indonesia, it is necessary to issue Technical Guidelines for the Procurement of Office Support Staff;
t

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc94214b-44ac-4818-8a22-2a6216d6373a","actionData","errors"]