[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc9271e6-9b12-4ade-a2f6-1912de3bbf3c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014","number","24","year","2014","published_date","2014-09-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesejahteraan sosial, adil, merata
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
ABSTRAK:	\n \n a. kesejahteraan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara dan tanggungjawab penyelenggara negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\nb. penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat her-us ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosiai yang adil dan merata serta dilaksanakan secara terar'ah, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan semangat otonomi daerah; \r\nc. pengaturan Jcbih lanjut dalam rangka penyclenggaraan kcsejabteraan sosial di daerah. diatur dalam Peraturan Daerah; \r\nd. bahwa berdasarkan perrimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964;\r\n3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979;\r\n4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997;\r\n5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998;\r\n6. Undang-Undang Nomor 39 Tabun 1999;\r\n7. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001;\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2002;\r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;\r\n10. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004;\r\n11.Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2004;\r\n12. Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2005;\r\n13. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2005;\r\n14. Undang-Undang Nomor 21 Tabun 2007;\r\n15. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2008;\r\n16. Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2009;\r\n17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;\r\n18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;\r\n19. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011;\r\n20. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20II; \r\n21. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011;\r\n22. Peraturan Pemer-intah Nomor 38 Tahun 2007;\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;\r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012;\r\n25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007;\r\n26. Pcraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009;\r\n27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tabun 2009; \r\n28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014; \n Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014. \n 17 Halaman, dan 8 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial. Jaminan sosial bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang cacat. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Perlindungan sosial bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Peraturan ini juga mengatur sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan. Sumber pendanaan dapat berasal dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dana CSR badan usaha, dan sumber pendanaan lain yang sah. Peran masyarakat juga diatur dalam peraturan ini, di mana masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang ada yang mengatur masalah kesejahteraan sosial masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara dari kegiatan.\n2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang tidak mempunyai izin teknis dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau denda administratif.\n3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang tidak melaporkan kegiatannya secara berkala dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, denda administratif, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 24 YEAR 2014
CONCERNING
SOCIAL WELFARE ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

Considering :

that social welfare is a right for every citizen and the responsibility of state administrators as mandated by Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the organization and service to the community must be aimed at realizing a just and equitable social welfare and be carried out in a directed, integrated and sustainable manner in accordance with the spirit of regional autonomy;
that with the enactment of Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, further arrangements in the context of organizing social welfare in the region are regulated in Regional Regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Implementation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc9271e6-9b12-4ade-a2f6-1912de3bbf3c","actionData","errors"]