[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc91008d-c567-4f13-b1cd-99f114451906","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi","short_title","Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-01-10","effective_date","2024-01-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","0468a870-eecd-46a9-b97a-7e5641e786aa","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah","short_name","Permenkop UKM","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"7af3bbb0-26d8-406a-b4ce-994ec2dfe1d3","Standar Akuntansi Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Kementerian Koperasi dan UKM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kebijakan Akuntansi Koperasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kebijakanakuntansi-koperasi
2024
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 2, BN.2024 (35)/37 hlm
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TENTANG Kebijakan Akuntansi Koperasi
ABSTRAK:	\n \n a. \tbahwa untuk menyusun laporan keuangan secara tertib, baik, \ttransparan, dan akuntabel, perlu membuat kebijakan akuntansi koperasi;\r\nb. \tbahwa pengaturan mengenai pedoman umum akuntansi koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, dan koperasi sektor riil sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\tMenteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian \tNegara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan\tKegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan \tUsaha Mikro, Keeil, dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Ked! dan Menengah, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Ked! dan\r\nMenengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, akuntansi koperasi, laporan keuangan koperasi, audit laporan keuangan, ketentuan lain-lain, sanksi administratif dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas :\r\na. Peraturan\tMenteri\tKoperasi dan Usaha\tKecil dan Menengah\tNomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil \r\nb. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan\r\nMenengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Koperasi \r\nc. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi \r\nd. ketentuan terkait pelaporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah \n 37 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1491);\n2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1492);\n3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1493);\n4. Ketentuan terkait pelaporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini menetapkan kebijakan akuntansi koperasi yang bertujuan untuk menyusun laporan keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini mencakup akuntansi untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, KSP dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/USPPS Koperasi, dan Koperasi Sektor Riil. Koperasi yang menjalankan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia untuk Entitas Privat, kecuali jika sudah menggunakan SAK Indonesia. Koperasi Sektor Riil menggunakan SAK yang diatur oleh instansi pembina sektor usaha, atau jika belum diatur, dapat menggunakan SAK Indonesia, SAK Indonesia untuk Entitas Privat, atau SAK Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Koperasi di sektor jasa keuangan menggunakan SAK yang diatur oleh lembaga berwenang di bidang keuangan. KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, Koperasi Sektor Riil, dan Koperasi di sektor jasa keuangan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan. Laporan Keuangan terdiri dari laporan tahunan dan periodik (triwulanan, semesteran, atau sewaktu-waktu jika diperlukan), disusun dalam Bahasa Indonesia dengan mata uang Rupiah, dan ditandatangani oleh Pengurus. Laporan Keuangan tahunan KSP/USP Koperasi dan Koperasi Sektor Riil meliputi laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. KSPPS/USPPS Koperasi menambahkan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan Keuangan wajib disampaikan kepada Kementerian dan/atau Dinas sesuai kewenangannya melalui sistem pelaporan elektronik, atau manual dalam kondisi tertentu. Laporan Keuangan tahunan harus disampaikan paling lambat 30 April untuk Koperasi primer dan 30 Juni untuk Koperasi sekunder. Laporan Keuangan tahunan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi dengan modal minimal Rp5.000.000.000 wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian.","transitional_provisions","1. KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, dan Koperasi Sektor Riil wajib menerapkan kebijakan akuntansi Koperasi yang menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat paling lambat tahun buku 2025.\n2. KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, dan Koperasi Sektor Riil wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian paling lambat tahun buku 2025.","sanctions","1. KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, Koperasi Sektor Riil, dan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan penerbitan sertifikat nomor induk Koperasi, penurunan penilaian kesehatan, pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam, pencabutan izin usaha simpan pinjam, dan/atau penutupan USP Koperasi/USPPS Koperasi atau pembubaran Koperasi.","revokes",[97,103,107],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permenkop UKM No. 14/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161315/permenkop-ukm-no-14permkukmix2015-tahun-2015","14115b07-3af2-4b66-97ad-c5ea27e5a6cb",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"Permenkop UKM No. 13/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161314/permenkop-ukm-no-13permkukmix2015-tahun-2015","ace61b1f-967d-4c4d-886c-aa130050f0d3",{"_98":108,"_100":109,"_36":110},"Permenkop UKM No. 12/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161313/permenkop-ukm-no-12permkukmix2015-tahun-2015","eff79bd3-5eb7-4c9d-a7de-23042e7791a9","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 2 OF 2024

ABOUT

COOPERATIVE ACCOUNTING POLICY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to prepare financial statements in an orderly, sound, transparent, and accountable manner, it is necessary to create a policy
that the regulations regarding general guidelines for savings and loan cooperatives accounting, sharia savings and loan cooperatives, and real sector cooperatives are no longer in accordance with legal developments and needs
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc91008d-c567-4f13-b1cd-99f114451906","actionData","errors"]