[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc7a57ce-56ac-460d-b3e0-da24fad5bc64","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017","number","28","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","2018-01-29","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Sosial NO. 28, BN.2018/NO.184, jdih.kemsos.go.id : 9 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta Pasal 11A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sehingga data penerima program valid, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Struktur organisasi pelaksana Verifikasi dan Validasi Data Terpadu di tingkat kabupaten/kota, yang terdiri dari bupati/wali kota, kepala dinas sosial, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kepala badan pusat statistik, camat, dan kepala desa/lurah.
Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Terpadu, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan tahapan penyusunan daftar awal sasaran, bimbingan teknis, Musyawarah Desa/Kelurahan/Nama Lain, kunjungan ke Rumah Tangga, pengolahan data, pengawasan dan pemeriksaan, serta pelaporan.
Pengolahan dan penyajian data yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, meliputi pemeriksaan data dan dokumen, pembersihan data, pemeringkatan data, pembuatan daftar dan tabulasi data, serta penyajian data.
Monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk mengamati perkembangan dan kemajuan pelaksanaan tahapan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu di daerah dan mengidentifikasi permasalahan serta upaya pemecahannya.
Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

Peraturan ini juga memberikan mandat kepada Pejabat Eselon I yang menangani Verifikasi dan Validasi Data Terpadu untuk mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan, pengolahan dan penyajian data, serta monitoring dan evaluasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/171535/permensos-no-3-tahun-2021","9097dc4a-fef3-4a51-9f14-a827d7c317e6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 28 OF 2017
ON
GENERAL GUIDELINES FOR VERIFICATION AND VALIDATION OF INTEGRATED DATA
FOR THE HANDLING OF THE POOR AND INCAPACITATED PERSONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 8, Article 9, and
Article 10 paragraph (5) of Law Number 13 of 2011
on the Handling of the Poor and Article 11A paragraph (3)
of Government Regulation Number 76 of 2015 on
Amendments to Government Regulation Number 101 of
2012 on Health Insurance Contribution Assistance Recipients,
it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Social Affairs on General Guidelines for Verification and Validation of Integrated Data on the Handling of the Poor and Incapacitated Persons;

Bearing in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc7a57ce-56ac-460d-b3e0-da24fad5bc64","actionData","errors"]