[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc491fd2-704d-42f5-b315-28614a66dc69","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 46 Tahun 2023","number","46","year","2023","published_date","2023-09-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e9d83b7e-f210-451c-90dd-5e3efd1b1cc0","Dokumentasi & Informasi Hukum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah","place_of_enactment","Gunung Sugih","theme","Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Lampung Tengah
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 46, Berita daerah
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka peningkatan Standar Pengelolaan\r\nDokumen dan Informasi Hukum Kabupaten Lampung\r\nTengah, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung\r\nTengah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan\r\nDokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lampung\r\nTengah sebagai pedoman pelaksanaannya;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati\r\ntentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi\r\nHukum; \n 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan\r\nUndang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang\r\nPembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam\r\nLingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)\r\nsebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 1821);\r\n2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang\r\nKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4846);\r\n3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan\r\nPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5038);\r\n4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor\r\n152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5071);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022\r\ntentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6856);\r\n6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang\r\nAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –\r\nUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022\r\ntentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6856);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang\r\nPelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008\r\ntetang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);\r\n8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan\r\nDokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);\r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014\r\ntentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi\r\nHukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2018 Nomor 157);\r\n11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8\r\nTahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan\r\nInformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2019 Nomor 692);\r\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9\r\nTahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat\r\nDaerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah\r\nNomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021\r\nNomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nLampung Tengah Nomor 57); \n Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Lampung Tengah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lampung Tengah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Lampung Tengah. Tujuannya adalah untuk menjamin pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu melalui sistem informasi hukum yang terintegrasi dengan instansi pemerintah, serta menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum kepada publik dan meningkatkan penyebarluasan serta pemahaman pengetahuan hukum melalui sosialisasi produk hukum.

Pengelola JDIH berkedudukan di Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Keputusan Sekretaris Daerah. Pengelolaan JDIH meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum lainnya, serta penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Produk hukum yang dikelola meliputi berbagai jenis peraturan perundang-undangan dan informasi hukum lainnya seperti putusan pengadilan, MoU, rancangan produk hukum daerah, surat edaran bupati, dan artikel hukum.

Penataan sistem informasi hukum dilakukan melalui sistem katalog, sistem mandiri (stand alone), dan sistem internet/website. Pengelola JDIH bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, serta menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum. Selain itu, pengelola JDIH juga bertugas membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi, melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH, melaksanakan evaluasi pengelolaan JDIH, dan menyampaikan laporan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH melalui pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, penyediaan sarana dan prasarana, pertemuan dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi. Pembiayaan pengelolaan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lampung Tengah","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE

REGULATION OF REGENT OF CENTRAL LAMPUNG
NUMBER 46 OF 2023
ΤΕΝΤΑNG

MANAGEMENT OF LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL LAMPUNG

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to improve the Standards for Management of Legal Documents and Information of Central Lampung Regency, it is necessary to review the Regulation of the Regent of Central Lampung Number 59 of 2017 concerning the Management of Legal Documentation and Information Network of Central Lampung Regency as a guideline for its implementation;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Regent Regulation on the Management of Legal Documentation and Information Network;

Bearing in Mind :

Law Number 28 of 1959 on Stipulation of Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc491fd2-704d-42f5-b315-28614a66dc69","actionData","errors"]