[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc4596a3-0a19-47c7-a99d-a67b585b72d6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 tentang PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015","number","9","year","2015","published_date","2015-09-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mataram","place_of_enactment","Mataram","theme","PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERDAGANGAN – PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Bagian Hukum Pemkot Mataram
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
ABSTRAK:	\n \n •\tbahwa pasar rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan;\r\n•\tbahwa keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha disektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan ekonomi daerah;\r\n•\tbahwa kebijakan pembangunan dan perizinan pendirian pasar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil yang berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis eceran baik pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. \n Ruang lingkup pengaturan Perda ini adalah:\r\na.\tpengelolaan dan perlindungan pasar rakyat;\r\nb.\tpenataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan\r\nc.\tperizinan dan kemitraan Pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2015. \n - \n •\tPusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sudah operasional dan sudah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib mengajukan IUPP dan IUTS paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;\r\n•\tPusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dengan UMKM lokal (daerah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan;\r\n•\tPerjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan Hypermarket, Department store, supermarket dan pengelola jaringan minimarket yang sudah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud\r\n•\tPeraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daeerah ini.\r\n \n 44 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 mengatur tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Latar belakangnya adalah untuk menata dan melindungi Pasar Rakyat agar dapat bersaing dengan usaha perdagangan eceran yang lebih besar, serta memberikan kesempatan kepada pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk mengembangkan usaha mereka. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pasar rakyat yang bersih, aman, dan nyaman, menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan peran pasar rakyat, memberikan perlindungan kepada pedagang dan konsumen, menciptakan kesempatan kerja, serta mengatur keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar tidak merugikan UMKM lokal, koperasi, dan pasar rakyat.\r\n\r\nKetentuan substansial meliputi tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk pembinaan dan penataan, menetapkan kebijakan dan strategi, serta melakukan pengawasan dan evaluasi. Peraturan ini juga mengatur pendirian dan pembangunan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang harus berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan peraturan zonasi, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Kemitraan antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan UMKM lokal juga diatur, dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.","transitional_provisions","1. Perjanjian pengelolaan Pasar Rakyat yang dilaksanakan dengan pihak lain sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.\r\n2. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah operasional dan sudah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib mengajukan IUPP dan IUTS paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\r\n3. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dengan UMKM lokal (daerah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\r\n4. Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan Hypermarket, Department Store, Supermarket dan pengelola jaringan Minimarket yang sudah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF MATARAM
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MATARAM CITY
NUMBER 9 OF 2015
CONCERNING
PEOPLE'S MARKET, SHOPPING CENTER AND MODERN RETAIL STORE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MATARAM,

Considering:

that the people's market is a strategic economic entity that dynamizes and accelerates the pace of economic growth, especially in the trade sector;
that with the increasing development of retail trade on a micro, small and medium scale, and self-service retail trade on a large scale, the people's market needs to be empowered and protected so that it can grow and develop harmoniously, mutually needed, mutually reinforcing and mutually beneficial;
that the existence of shopping centers and modern retail stores is an embodiment of the public's right to do business in the trade sector, which needs to be given the opportunity to develop their businesses in order to improve the regional economy;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc4596a3-0a19-47c7-a99d-a67b585b72d6","actionData","errors"]