[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc389dc8-d710-4563-9d9e-719c9cdd8035","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah","short_title","Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023","number","9","year","2023","published_date","2023-07-14","effective_date","2023-07-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","0468a870-eecd-46a9-b97a-7e5641e786aa","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah","short_name","Permenkop UKM","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Kementerian Koperasi dan UKM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

umkm
2023
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 9, BN.2023 (558)/32 hlm
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TENTANG Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peran serta koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta wirausaha, perlu didukung dengan iklim usaha yang kondusif serta sarana dan prasarana yang memadai dan terintegrasi;\r\nb. bahwa untuk percepatan peningkatan produktivitas, nilai\r\ntambah dan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta wirausaha, diperlukan dukungan penyediaan jasa layanan konsultasi, pendampingan, pelatihan, dan promosi secara terpadu bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta wirausaha melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;\r\nc. bahwa untuk pengelolaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu pedoman yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan;\r\nd.\tbahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peran serta koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta wirausaha, perlu didukung dengan iklim usaha yang kondusif serta sarana dan prasarana yang memadai dan terintegrasi;\r\nbahwa untuk percepatan peningkatan produktivitas, nilai\r\ntambah dan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta wirausaha, diperlukan dukungan penyediaan jasa layanan konsultasi, pendampingan, pelatihan, dan promosi secara terpadu bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta wirausaha melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;\r\nbahwa untuk pengelolaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu pedoman yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kelembagaan dan struktur organisasi pusat layanan usaha terpadu koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pengelola dan konsultan/pendamping, pembangunan pusat layanan usaha terpadu koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dana dekonsentrasi pusat layanan usaha terpadu koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemberdayaan pusat layanan usaha terpadu koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penilaian, pelaporan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023. \n 32 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\n2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peran serta koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM), serta wirausaha. Hal ini didukung dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta sarana dan prasarana yang memadai dan terintegrasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, peraturan ini mengatur mengenai Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM, yang berfungsi sebagai unit yang memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi, UMKM, serta wirausaha secara komprehensif dan terpadu.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan PLUT KUMKM oleh gubernur atau bupati/wali kota, yang berada di bawah Dinas provinsi atau kabupaten/kota. PLUT KUMKM memiliki berbagai jenis layanan, termasuk konsultasi dan pendampingan usaha, pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, pelatihan teknis dan manajerial, pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk, pengembangan produk unggulan daerah, pengembangan kemasan produk, promosi dan pemasaran produk serta informasi pasar, inkubasi bisnis, pendataan KUMKM, serta seleksi pelaku usaha dan kurasi produk UMKM. Peraturan ini juga mengatur kelembagaan dan struktur organisasi PLUT KUMKM, yang berbentuk UPTD dan dapat menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Struktur organisasi terdiri atas Pengelola dan Konsultan/Pendamping, dengan tugas dan persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, peraturan ini mengatur pembangunan PLUT KUMKM yang dapat dilakukan melalui APBN atau APBD, serta peran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan PLUT KUMKM melalui fungsi koordinasi.","transitional_provisions","1. PLUT KUMKM yang telah terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini diakui keberadaanya dan pengelolaannya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n2. PLUT KUMKM yang belum berbentuk UPTD wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n3. Konsultan/Pendamping yang berasal dari non ASN yang telah melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kerja sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan masih tetap diakui keberadaanya sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja tersebut.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.558, 2023 KUKM. Integrated Business Service Center.

REGULATION OF THE MINISTER OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 9 OF 2023

CONCERNING

INTEGRATED BUSINESS SERVICE CENTER FOR COOPERATIVES AND MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc389dc8-d710-4563-9d9e-719c9cdd8035","actionData","errors"]