[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc36ac43-f477-4190-91c1-36a9f4295f30","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-04-23","effective_date","2018-04-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepala desa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD No. 4/2018, No Reg Perda 4/2018, TLD No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait uji materi Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dalam rangka optimalisasi kinerja Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Perda Kabupaten Grobogan No 6 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengubah Pasal 1, Pasal 17, Pasal 24, Pasal 34, Pasal 42, menyisipkan Pasal 43A dan Pasal 43B, Pasal 51, Pasal 63, Pasal 64, menyisipkan Pasal 70A, Pasal 71 dan Pasal 72; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2018. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa. Perubahan ini dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengoptimalkan kinerja Kepala Desa.

Ketentuan Substansial:

Definisi: Mengubah dan menambahkan beberapa definisi terkait dengan pemilihan Kepala Desa, seperti Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan lain-lain.
Biaya Pemilihan: Merinci biaya pemilihan kepala desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Persyaratan Calon Kepala Desa: Menghapus salah satu persyaratan calon Kepala Desa dan menambahkan persyaratan terkait izin tertulis dari Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali.
Pemungutan Suara: Menentukan bahwa pemungutan suara dilaksanakan di Balai Desa atau tempat lain yang layak, dan menyediakan TPS khusus bagi pemilih yang menjalani rawat inap.
Penetapan Calon Terpilih: Mengatur penetapan calon terpilih jika terdapat suara terbanyak yang sama, berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
Status Calon Terpilih: Menambahkan pasal yang mengatur status calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa/terpidana sebelum pelantikan.
Domisili Kepala Desa: Mewajibkan Kepala Desa untuk menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan terhitung mulai tanggal pelantikan.
Pemberhentian Kepala Desa: Mengatur pemberhentian Kepala Desa dengan hormat dan tidak dengan hormat.
Pelaksana Tugas Kepala Desa: Menetapkan bahwa Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa jika Kepala Desa berhalangan sementara atau cuti.
Musyawarah Desa: Mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa, termasuk tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF GROBOGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2018
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2016 CONCERNING VILLAGE HEADS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GROBOGAN,

Considering :

that to implement the Constitutional Court Decision in case Number: 128/PUU-XIII/2015 concerning the judicial review of Article 33 letter g of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and in order to optimize the performance of Village Heads, the Regional Regulation of Grobogan Regency Number 6 of 2016 concerning Village Heads needs to be amended;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendment to the Regional Regulation of Grobogan Regency Number 6 of 2016 concerning Village Heads;

In view of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc36ac43-f477-4190-91c1-36a9f4295f30","actionData","errors"]