[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc2fd509-a9c9-46e7-b731-7752a5ce8185","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika, Statistik, Dan Persandian","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-02-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika, Statistik, Dan Persandian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

informatika
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2021/4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika, Statistik, Dan Persandian
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk ketersediaan data yang akuntabel sebagai \r\n sumber informasi publik, serta pengamanan informasi, \r\n perlu didukung oleh penyelenggaraan komunikasi dan \r\n informatika, statistik dan persandian yang baik; \r\n\r\n b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 \r\n Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan \r\n Informatika dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat \r\n Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan \r\n Jawa Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan \r\n hukum dan kebutuhan Daerah; \r\n\r\n c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\n dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan \r\n Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan \r\n Informatika, Statistik, dan Persandian; \r\n \n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun \r\n 2017 \n Terdiri dari 60 Pasal 8 Bab yaitu Ketentuan Umum, Komunikasi Dan Informatika, Statistik, Persandian, Partisipasi Masyarakat Dan Dunia Usaha, Sinergitas, Kerja Sama Dan Kemitraan, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2021. \n Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 dicabut. \n mengatur mengenai Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika, Statistik, Dan Persandian \n 37 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92).\n2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian di Provinsi Jawa Barat. Latar belakangnya adalah untuk menyediakan data yang akuntabel sebagai sumber informasi publik dan pengamanan informasi, serta karena peraturan daerah sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Komunikasi dan Informatika**: Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pengembangan Provinsi Digital. Ini termasuk pengelolaan opini dan aspirasi publik, komunikasi publik, hubungan media, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.\n2. **Statistik**: Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi data statistik dan data geospasial. Ini mencakup identifikasi kebutuhan, penyusunan dan implementasi rancangan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, diseminasi data, dan evaluasi.\n3. **Persandian**: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk penetapan kebijakan pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya keamanan informasi, pengamanan SPBE dan informasi non-elektronik, serta penyediaan layanan keamanan informasi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92,98],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Prov. Jawa Barat No. 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/218093/perda-prov-jawa-barat-no-29-tahun-2010","7be2ebed-232e-4f83-838b-2bfd836a5891",{"_93":99,"_95":100},"Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST JAVA
REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 4 OF 2021
CONCERNING
PROVISION OF COMMUNICATION AND INFORMATICS, STATISTICS, AND ENCRYPTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

Considering:

that for the availability of accountable data as a source of public information, as well as information security, it needs to be supported by the provision of good communication and informatics, statistics and encryption;
that Regional Regulation of West Java Province Number 29 of 2010 concerning the Provision of Communication and Informatics and Regional Regulation of West Java Province Number 24 of 2012 concerning One Data for West Java Development are no longer in accordance with legal developments and regional needs;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Provision of Communication and Informatics,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc2fd509-a9c9-46e7-b731-7752a5ce8185","actionData","errors"]