[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc272be5-ce93-43d7-a71e-b801cb92fe3b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-03-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KERJASAMA DAERAH
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, jdih.jambiprov.go.id
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah melalui kerja sama daerah;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mengadakan kerja sama daerah;\r\nc. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam menyelenggarakan kerja sama daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Kerja Sama Daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang\r\nPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan\r\nKedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6801);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020\r\ntentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\n5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang\r\nAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5871) sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta\r\nKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6573);\r\n6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang\r\nProvinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6807);\r\n7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang\r\nPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5513) sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27\r\nTahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik\r\nNegara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6523) ;\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017\r\nNomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6219);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang\r\nKerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n11. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang\r\nKementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 272);\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun\r\n2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor\r\n2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk\r\nHukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 167);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun\r\n2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);\r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun\r\n2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan\r\nDaerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak\r\nKetiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020\r\nNomor 3716);\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun\r\n2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan\r\nPemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama\r\nDaerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);\r\n16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun\r\n2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka\r\nMenengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026\r\n(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor\r\n11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi\r\nNomor 11); \n Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. Bentuk Kerja Sama Daerah dan Pemetaan Urusan Pemerintahan;\r\nb. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain;\r\nc. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;\r\nd. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah\r\ndengan Pemerintah Pusat;\r\ne. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja\r\nSama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.\r\nf. Kelembagaan Kerja Sama Daerah; dan\r\ng. Pembinaan dan Pengawasan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023. \n Tidak ada \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama\r\n6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 30 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kerja sama daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kerja sama daerah meliputi kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, pemerintah pusat, pemerintah daerah di luar negeri, dan lembaga di luar negeri.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk mengoptimalkan potensi daerah melalui kerja sama, mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik, menjalin kemitraan strategis, menanggulangi masalah pembangunan, mendayagunakan potensi, mengoptimalkan manfaat bersama, menciptakan keselarasan pembangunan, memberdayakan sumber daya, mencari alternatif pembiayaan, meningkatkan efektivitas informasi, mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai bentuk kerja sama daerah, termasuk dengan daerah lain (wajib dan sukarela), pihak ketiga (penyediaan pelayanan publik, pengelolaan barang milik daerah, investasi, dan lainnya), sinergi dengan pemerintah pusat, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri. Diatur pula mengenai tahapan-tahapan kerja sama, dokumen yang diperlukan, serta penyelesaian perselisihan.

Peraturan ini juga mengatur pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang bertugas menyiapkan dan mengoordinasikan kerja sama daerah, memberikan saran, menilai proposal, menyiapkan naskah kerja sama, dan memfasilitasi proses persetujuan DPRD.

","transitional_provisions","1. Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.\n2. Kontrak/perjanjian kerja sama antara Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dałam bentuk Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dałam Pasal 30 dan Pasal 31.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF JAMBI
REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 2 OF 2023
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF REGIONAL COOPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF JAMBI,

Considering:

that in order to accelerate development, improve public service and community welfare, it is necessary to optimize the potential of the region through regional cooperation;
that based on the provisions of Article 363 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Regions may conduct regional cooperation;
that to provide direction and a legal basis for implementing regional cooperation, it is necessary to regulate it by a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Regional Cooperation;

In View Of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 25

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc272be5-ce93-43d7-a71e-b801cb92fe3b","actionData","errors"]