[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc266cd5-2ecd-456c-b324-79a2ce0a4a09","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Retribusi Dokumen Pengadaan Barang / Jasa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 13 Tahun 2008","number","13","year","2008","published_date","2008-08-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara","place_of_enactment","Amuntai","theme","Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Retribusi Dokumen Pengadaan Barang / Jasa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2008/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Retribusi Dokumen Pengadaan Barang / Jasa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Presiden\r\nNomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan\r\nPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana\r\ntelah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan\r\nPresiden Nomor 95 Tahun 2007, maka pelaksanaan\r\npungutan retribusi terhadap dokumen pengadaan\r\nbarang / jasa sudah tidak sesuai lagi dengan maksud\r\ndan tujuan diberlakukannya peraturan tersebut,\r\nsehingga Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2001\r\ntentang Retribusi Dokumen Pengadaan Barang / jasa\r\nperlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40\r\nTahun 2001 tentang Retribusi Dokumen Pengadaan\r\nBarang / Jasa; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Retribusi Dokumen Pengadaan Barang / Jasa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 6 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Dokumen Pengadaan Barang / Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2001 Nomor 66, Seri B, Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2008 ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. Pencabutan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, maka pelaksanaan pungutan retribusi terhadap dokumen pengadaan barang/jasa sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan diberlakukannya peraturan tersebut. Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal diundangkan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY
YEAR 2008 NUMBER 13

REGIONAL REGULATION
OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY
NUMBER 13 OF 2008
ON
THE REVOCATION OF REGIONAL REGULATION OF THE REGENCY
OF HULU SUNGAI UTARA NUMBER 40 OF 2001 ON
SERVICE CHARGES FOR PROCUREMENT OF GOODS / SERVICES DOCUMENTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI UTARA,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Presidential Decree Number 80 of 2003 on Guidelines for the Implementation of Government Procurement of Goods/Services, as amended several times, most recently by Presidential Regulation Number 95 of 2007, the implementation of levies on procurement documents for goods/services is no longer in accordance with the intent and purpose of the enactment of the regulation, so that Regional Regulation Number 40 of 2001 on Service Charges for Procurement of Goods/Services Documents needs to be revoked and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc266cd5-2ecd-456c-b324-79a2ce0a4a09","actionData","errors"]