[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc1b13fb-e9cf-4bfa-ae83-d95a3fbf5af2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang Nomor 04 Tahun 2015 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN\r\nBELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG\r\nTAHUN ANGGARAN 2014","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang No. 04 Tahun 2015","number","04","year","2015","published_date","2015-08-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Padang Panjang","place_of_enactment","Padang Panjang","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN\r\nBELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG\r\nTAHUN ANGGARAN 2014","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD 2015 NO. 4, LL SETDA KOTA PADANG PANJANG : 7 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN\r\nBELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG\r\nTAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Daerah tentang APBD kepada Dewan \r\nPerwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 \n Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada \r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\nPeraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nPeraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 \n Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: \r\na. Laporan Realisasi Anggaran; \r\nb. Neraca; \r\nc. Laporan arus kas; dan \r\nd. Catatan atas laporan keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2015. \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 1 Seri A.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 9 Seri A.3);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Padang Panjang ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp 475.280.788.657,33, belanja sebesar Rp 406.617.041.960,00, sehingga terdapat surplus sebesar Rp 68.663.746.697,33. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp 81.402.082.735,64 dan tidak ada pengeluaran, sehingga pembiayaan netto adalah Rp 81.402.082.735,64. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah Rp 150.065.829.432,97. Neraca per 31 Desember 2014 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp 914.062.887.676,59, jumlah kewajiban sebesar Rp 5.098.212.959,67, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp 908.964.674.716,92. Laporan Arus Kas mencatat saldo kas awal sebesar Rp 81.391.567.324,64 dan saldo kas akhir sebesar Rp 150.065.829.432,97. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Peraturan ini juga mengatur lampiran-lampiran yang berisi rincian lebih lanjut dari laporan keuangan tersebut. Walikota Padang Panjang akan menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PADANG PANJANG
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PADANG PANJANG CITY
NUMBER 4 OF 2015
ABOUT

ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET OF PADANG PANJANG CITY
FISCAL YEAR 2014

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PADANG PANJANG,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions in Article 184 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008, the Regional Head submits a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the APBD to the Regional House of Representatives in the form of financial statements that have been audited by the Supreme Audit Agency no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc1b13fb-e9cf-4bfa-ae83-d95a3fbf5af2","actionData","errors"]