[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc196ae0-4175-4980-97c9-ce39335d01cb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023","number","1","year","2023","published_date","2023-01-13","effective_date","2023-01-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Utara","place_of_enactment","Medan","theme","PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bumd-perbankan-PERUSAHAAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, https://jdih.sumutprov.go.id/, LD Prov Sumut Tahun 2023 No.1, TLD Prov Sumut No. 65
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu dicabut, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 7 Tahun 1992; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 13 Tahun\r\n2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 21 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2016; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2008; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; POJK No. 1/POJK.05/2017; POJK No. 2/POJK.05/2017; POJK No. 3/POJK.05/2017; Perda Sumut No. 5 Tahun 2013; sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2018.\r\n \n Dalam Peraturan Daerah tentang perusahaan perseroan daerah penjaminan kredit daerah Provinsi Sumatera Utara meliputi Kegiatan Usaha Penjaminan Kredit dilakukan oleh PT Jamkrida Sumut (Perseroda), PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dibentuk dengan maksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pemerataan; keadilan dan kemanfaatan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, Tujuan pembentukan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; meningkatkan kegiatan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara; dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menjaga tingkat likuiditasnya, untuk pertama kali modal disetor PT Jamkrida Sumut (Perseroda) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi\r\nSumatera Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas\r\nPenjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan dicabut dan\r\ntidak berlaku lagi \n 47 halaman batang tubuh, 6 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha, khususnya koperasi dan UMKM, guna meningkatkan pemerataan, keadilan, dan kemanfaatan ekonomi daerah. Tujuan pembentukan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, meningkatkan kegiatan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.\n\nPT Jamkrida Sumut (Perseroda) melakukan kegiatan usaha penjaminan kredit yang meliputi penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan, penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam, dan penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Selain itu, dapat melakukan penjaminan atas surat utang, pembelian barang secara angsuran, transaksi dagang, pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond), bank garansi (kontra bank garansi), surat kredit berdokumen dalam negeri, letter of credit, kepabeanan (customs bond), dan cukai, serta pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan.\n\nDalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menjaga tingkat likuiditasnya dan dilarang memberikan atau menerima pinjaman, kecuali dalam kondisi restrukturisasi penjaminan atau menerima pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi. Modal dasar PT Jamkrida Sumut (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000,- dengan komposisi kepemilikan saham mayoritas oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.\n\nOrgan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) terdiri dari RUPS, Komisaris, dan Direksi. Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis jangka panjang dan rencana kerja serta anggaran tahunan. PT Jamkrida Sumut (Perseroda) juga wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal PT Jamkrida Sumut (Perseroda) melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) akan dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF NORTH SUMATERA
REGIONAL REGULATION OF NORTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 1 OF 2023
ABOUT
REGIONAL PUBLIC COMPANY FOR REGIONAL CREDIT GUARANTEE
OF NORTH SUMATERA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF NORTH SUMATERA,

Considering:

that in order to realize regional economic independence, the Regional Government needs to pay attention to the business world, especially micro, small, and medium enterprises and cooperatives that often have difficulty obtaining access to capital in the form of credit, financing, or financing based on sharia principles from financial institutions due to limited guarantees;
that Regional Regulation Number 10 of 2013 concerning the Limited Liability Company for Regional Credit Guarantee of North Sumatra Province is no longer relevant to the development of laws and regulations, so it needs to be revoked;
that in order to implement the provisions of Article 4 paragraph (2) of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc196ae0-4175-4980-97c9-ce39335d01cb","actionData","errors"]